Pengembang Properti Tunggu Tiga Hal untuk Bangun Ibu Kota Baru
- VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Ketua Umum Realestat Indonesia atau REI Soelaeman Soemawinata menegaskan, pihaknya siap membantu pemerintah bangun perumahan di ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Dia menjelaskan, pengembang yang tergabung dalam REI atau pihak swasta dimungkinkan terlibat dalam pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ibu kota baru.
Dia mengatakan, captive market atau pasar terkurung di sana sudah diperkirakan, dengan adanya rencana pemindahan ASN sebanyak 400 ribu orang.
"Katakanlah kalau kita 25 persen saja, kan sekitar 100 ribu dari 400 ribu jiwa itu captive market REI sebagai pihak swasta," kata Eman akrabnya disapa di Jakarta, Rabu 4 September 2019.
Dia menjelaskan, dari 25 persen itu, tentunya juga dibutuhkan fasilitas lain seperti tempat ibadah, sekolah, universitas, mal hingga tempat rekreasi. Selain itu, hotel untuk menerima tamu negara juga dibutuhkan di ibu kota baru itu.
"Kemudian ada juga pegawai negeri yang di sini punya rumah harus ada apartemen sewa di sana. Dalam hal pembangunan pemukiman komersial REI bisa terlibat. Kami (akan) siapkan rumah dan sarana komersial," katanya.
Terkait kapan dimulainya pembangunan, Eman mengatakan, pihaknya masih menunggu tiga hal agar swasta mulai ikut membangun ibu kota baru. Pertama, adalah soal kepastian hukum, karena pembangunan tentunya tidak dikerjakan dalam satu periode presiden.
"Jadi itu butuh kepastian hukum dan konsensus nasional. Setelah presiden sekarang, Presiden selanjutnya harus komitmen jalankan itu semua," katanya.
Kedua, dia mengaku meminta insentif kepada Pemerintah khususnya terkait dengan kemudahan perizinan. Lalu, yang ketiga adalah soal bagaimana mekanisme swasta dalam memperoleh tanah.
"Tanah harus disiapkan pemerintah supaya kita tidak berhadapan dengan spekulan. Jadi developer jadi bagian dari pengembangan ibu kota yang tanahnya disiapkan pemerintah, tapi tanah disiapkan pemerintah bukan gratis, kita tetap beli tanah itu," katanya.
Dia menegaskan, perencanaan ibu kota harus matang terlebih dahulu sebelum pengembang perumahan masuk ke sana.
"Jadi perencanaan matang dulu nanti pemerintah bisa panggil pengembang," tuturnya.
