Cegah #IbukotaPesananCukong, Kapolri Siap Amankan Spekulan
- Polda Banten
VIVA – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, pihak Mabes Polri mendukung kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Prinsip dari Polri, pasti akan mendukung kebijakan dari pak Presiden," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Agustus 2019.
Tito menuturkan, usai pengumuman pemindahan Ibu Kota, pihaknya melakukan dua hal, yaitu mengamankan daerah yang ditunjuk sebagai Ibu kota, agar terhindar dari para spekulan-spekulan lahan yang bermain.
Langkah ini, kata Tito, demi mencegah adanya konflik dengan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur.
"Kami akan amankan, supaya tidak terjadi spekulan-spekulan yang kemudian berkompetisi menimbulkan konflik. Kami menjaga situasi wilayah masyarakat sana juga agar mereka terima dan tidak menimbulkan konflik resistensi," ujarnya.
Lebih lanjut, nantinya Mabes Polri akan membuat desain kantor yang sesuai grand design yang telah ditentukan pemerintah.
"Karena ini design yang tidak bisa dibuat dengan cara sendiri. Kita akan sesuaikan, tetapi teknis apa yang diperlukan untuk satuan mana tentu akan koordinasikan," katanya.
Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara baru. Langkah tersebut dilakukan Presiden, guna mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia.
Menurut Jokowi, penunjukan Kalimantan Timur karena wilayah ini memiliki risiko bencana yang minimal, baik itu bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor.
Selain itu, penunjukan Kalimantan Timur karena lokasinya sangat strategis di tengah-tengah Indonesia dan di tengah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan.
"Di wilayah itu juga sudah ada infrastruktur yang relatif lengkap dan sudah tersedia lahan milik pemerintah seluas 180 ribu hektare," tegas Jokowi di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2019.
Jokowi menuturkan, langkah pemindahan ibu kota bukanlah satu-satunya upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Sebab, pemerintah juga akan tetap membuat wilayah industrialisasi baru di sejumlah wilayah.
Sedangkan untuk Jakarta, Jokowi memastikan, akan tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah untuk dijadikan kota bisnis, keuangan, dan perdagangan nasional.
Adapun kebutuhan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, Jokowi mengungkapkan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. Di mana, 19 persen akan dianggarkan dari APBN dan sisanya swasta dan kerja sama KPBU. (asp)
