Bakal Ada 'Sky Train' Antar Kementerian dan Istana di Ibu Kota Baru
- VIVA / Cahyo Edi (Yogyakarta)
VIVA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana memaksimalkan penggunaan transportasi massal di ibu kota baru nantinya, yang rencananya di Kalimantan. Penggunaan alat transportasi tersebut juga ditujukan bagi para menteri kabinet pembantu presiden.
Budi mengatakan, untuk itu, dia berencana membangun Automated Guideway Transit atau AGT yang menghubungkan gedung-gedung kementerian dengan Istana negara atau kantor presiden di ibu kota baru nantinya. AGT tersebut akan seperti yang ada di bandara-bandara saat ini, yakni yang dikenal sebagai Sky Train.
Dengan adanya alat transportasi tersebut, Budi mengatakan, jajaran menteri nantinya tidak lagi perlu menggunakan kendaraan pribadi saat menghadiri rapat sidang kabinet dengan presiden. Sehingga, penggunaan kendaraan pribadi bisa diminimalisir.
"Kita buat kabinet kantornya dekat-dekat. Kalau rapat di kantor presiden enggak perlu kendaraan sendiri, kita bisa pakai AGT, seperti di bandara, itu kita adakan nanti, sudah massif sekali," tutur dia di kantornya, Jumat, 23 Agustus 2019.
Selain AGT yang diperuntukkan bagi para menteri, dia juga mengatakan, pembangunan MRT juga akan dilakukan di ibu kota baru tersebut. Itu supaya masyarakat umum juga memiliki transportasi massal yang memadai untuk berangkat ke tempat kerja atau pun tempat-tempat lainnya.
"Secara umum bahwa angkutan massal harus dipersiapkan dari sekarang. Kita adakan MRT, saat populasi sudah lebih dari 3 juta, kita lakukan," tegas Budi.
Menurut Budi, kendaraan transportasi massal tersebut perlu dipersiapkan dari sekarang meskipun lokasi tepat untuk ibu kota baru belum di tentukan. Tujuannya, supaya kepadatan lalu lintas tidak terjadi di ibu kota baru nantinya.
"Kita konsekuen masyarakat gunakan angkutan massal. Kita buat lebih banyak, dan siapa yang pakai kendaraan individu menggunakan kendaraan listrik," tutur dia.
Dasco Benarkan Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Bakal Diteken Prabowo
Dasco bilang Keppres tersebut bakal dikaji terlebih dulu sebelum disahkan nantinya.
