Efisiensi, BKN Pinjam Komputer K/L dan Sekolah untuk Tes CPNS
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Badan Kepegawaian Negara berencana menggunakan komputer ataupun sistem IT kementerian atau lembaga, sekolah-sekolah dan madrasah untuk menyelenggarakan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2019. Itu dilakukan agar efisiensi penyelenggaraan penerimaan CPNS bisa direalisasikan.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengatakan, kebutuhan itu sangat perlu untuk direalisasikan lantaran biaya sewa komputer ataupun sistem IT saat proses seleksi penerimaan CPNS terbilang membutuhkan biaya cukup besar.
Menurut dia, pada tahun kemarin, biaya sewa komputer untuk proses seleksi penerimaan CPNS dapat mencapai Rp250 miliar.
"Jadi tes tahun ini kami akan gunakan maksimal mungkin komputer-komputer yang ada di daerah-daerah sehingga tidak perlu dana besar sewa komputer," kata Bima ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.
Haria menuturkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi sekolah-sekolah di berbagai daerah memiliki kapabilitas sistem IT dan komputer untuk tes seleksi CPNS, karena sudah mampu untuk menyelenggarakan Ujian Nasional secara online. Begitu juga dengan Kementerian Agama yang membawahi berbagai madrasah.
Selain itu, K/L lainnya seperti Kementerian Keuangan yang memiliki perwakilan di berbagai daerah di Indonesia juga memiliki komputer dan sistem IT yang memadai untuk dipinjami saat proses seleksi CPNS. Karenanya, dia meminta supaya itu bisa dilaksanakan agar biaya seleksi CPNS tidak mahal.
"Kami minta Pak MenPAN-RB (Syafruddin) undang Mendikbud (Muhajir Effendi) dan gubernur-gubernur pinjam fasilitas itu dan Menag (Lukman Hakim Saifuddin) juga yang punya fasilitas madrasah untuk bisa digunakan ujian CPNS berbasis komputer," tutur dia.
Menurutnya, dengan berbagai pinjaman sistem IT dan komputer berbagai instansi pemerintahan tersebut, termasuk dari sekolah-sekolah dan madrasah, maka biaya sewa komputer dapat ditekan hingga Rp0.
Namun, diakuinya, proses koordinasi untuk merealisasikan hal itu akan sulit karena perlu memadukan sistem khusus seleksi CPNS.
"Tahun lalu saja hampir Rp250 miliar kita sewa perangkat itu. Rp250 miliar kan bisa jadi Rp0, itu akan sebesar itu. Tahun lalu kan kita sewa untuk tes kan, mahal jadi kenapa kita tidak sekarang berkolaborasi," ungkap dia.
