Kemenkeu Gandeng BKN Pakai Teknologi Digital Urusi Administrasi ASN
- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Kementerian Keuangan bersama Badan Kepegawaian Negara menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama penggunaan teknologi digital dalam mengurusi administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara atau ASN. Itu supaya penggunaan dokumen kertas dapat dikurangi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penggunaan dokumen kertas setiap tahunnya mencapai 480 rim untuk keperluan administrasi kepegawaian. Misalnya, tiap tahun terdapat 4.000 surat keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 6.000 usulan kenaikan pangkat, serta 1.600 usulan pensiun dengan yang juga tentu membutuhkan biaya percetakan.
"Kalau 4.000 SK, 6.000 CPNS, 1.400 pensiun dan berbagai proses tadi dalam proses rekrutmen jutaan orang kalau semua gunakan paper berapa banyak pohon ditebang," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.
Melalui kerja sama ini, Kemenkeu dan BKN akan dapat melakukan pertukaran data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kedua institusi, yaitu Human Resources Information System (HRIS) Kementerian Keuangan dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang ada di BKN.Â
Selain itu, untuk pengembangan manajemen ASN, penggunaan tanda tangan digital (digital signature) akan diakui bagi kepentingan dokumen kepegawaian yang diterbitkan oleh kedua pihak.Â
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa penggunaan tanda tangan digital itu harus diiringi dengan perbaikan sistem keamanan IT masing-masing pihak.
"Menggunakan digital ekonomi tentu ada bahaya baru, ada hacker. Itu semua kita waspadai karena kita tidak boleh berpuas diri kalau digital semua sudah aman. Saya harap Kementerian Keuangan mampu tularkan transformasi perbaikan enterprise infrastruktur IT kita ke jajaran institusi lain," tutur dia.
BKN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional dan proses bisnis kepegawaian dipandang sebagai mitra strategis untuk mendorong akselerasi serta efisiensi proses bisnis terkait layanan kepegawaian yang dilakukan Kementerian Keuangan.
“Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain. Ini jadi kebutuhan yang makin nyata karena mayoritas ASN kita generasi milenial yang mereka sangat cerdas gunakan teknologi," tutur dia.
Prabowo: Banyak yang Mau jadi ASN, Tau-Tau Bekerja Tak Maksimal
Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti banyaknya keinginan masyarakat Indonesia untuk bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN).
