Jokowi Beberkan Strategi Fiskal Pemerintah pada 2020
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Dalam pidatonya soal Nota Keuangan 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal.
Strategi pertama adalah memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi. Kemudian kedua, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif, dalam mendukung program prioritas.
"Serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 16 Agustus 2019.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN 2020 pun dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Jokowi menjelaskan, hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas.
"Tentunya, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," ujarnya.
Karenanya, sesuai dengan tema kebijakan fiskal 2020 mendatang, Jokowi menjelaskan fokus RAPBN akan diarahkan pada lima hal utama. Pertama adalah penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.
Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. "Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population," kata Jokowi.
Kemudian keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah, dan kelima adalah mengantisipasi segala macam risiko dan dampak dari aspek ketidakpastian global.
"Dengan fokus pada lima hal tersebut dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp307,2 triliun," kata Jokowi
"Hal itu akan dibarengi pula dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun," ujarnya. (asp)
Kesepakatan Presiden Jokowi dengan MPR: Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar di Senayan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sepakat bahwa pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2024 bakal digelar.
