Marah, Pedagang Pulsa Ancam Tak Bakal Pilih Jokowi
- VIVA/Dicky Hidayat
VIVA – Drama registrasi kartu prabayar yang dicanangkan Kementrian Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, rupanya terus berlanjut menjadi beberapa episode. Setelah melakukan aksi unjuk rasa pada 2 April 2018, Kesatuan Niaga Celuller Indonesia kembali melakukan aksi pada 8-9 April 2018 di depan kantor Kemkominfo.
Dirasa kurang puas karena tuntutannya enggan dikabulkan oleh pemerintah, KNCI kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan permintaan baru. Para pedagang seluler meminta Presiden RI, Joko Widodo mencopot Rudiantara dari jabatannya sebagai Menkominfo. KNCI merasa sudah dibohongi dan menganggap Rudiantara sudah menjatuhkan ekonomi para pedagang.
Bahkan, baru-baru ini beredar video pernyataan sikap dari persatuan outlet Semarang. Pernyataan sikap yang diwakili oleh Ketua Outlet Seluler Semarang, Heri Panser menjadi sebuah ancaman berbau politik.
"Kami outlet Semarang dan sekitarnya menyatakan sikap, bahwa pemerintah melalui Kominfo telah berani membuka konfrontasi dan menginjak harga diri outlet seluler di Indonesia," kata Heri.
Selain meminta revisi terhadap aturan registrasi, mereka juga memberi tenggat waktu pada pemerintah sampai hari Senin untuk mencopot Rudiantara dari jabatannya. Jika peraturan tersebut tidak direalisasikan, maka outlet seluler Semarang, akan membuat seluruh gerai yang berada di Indonesia untuk menjadi posko perlawanan terhadap Jokowi.
"Karena itu, sikap kami tegas, jika hari Senin Rudiantara tidak dipecat, aturan registrasi tidak direvisi, maka saat itu juga kami akan mengajak teman-teman outlet di seluruh Indonesia, untuk menjadi posko perlawanan ‘jangan pilih Jokowi’," ujar Heri.
Pemerintah diharapkan bisa menghasilkan solusi terhadap masalah ini. Solusi yang bisa menguntungkan bagi pedagang, juga menguntungkan pemerintah dari segi peraturan.
Backup Pusat Data Nasional Hanya 2%, Najwa Shihab: Sejak Kapan Kita Dianggap Penting?
Najwa Shihab geram mengetahui backup Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) hanya mencapai 2%. Pada tanggal 27 Juni 2024, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa S
