Soal Blokir Tumblr, Kominfo Bilang Sampah Selalu Ada

VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir platform mikroblog Tumblr sejak Senin 5 Maret 2018. Pemblokiran itu dilakukan lantaran platform yang didirikan oleh David Karp itu tidak merespons permintaan Kominfo untuk menghapus konten negatifnya. 

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Kominfo mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai konten negatif di Tumblr dan mengeceknya sendiri.

Dari pengecekan awal itu, Kominfo menemukan 360 akun bermuatan konten asusila. Selanjutnya pada 28 Februari 2018, Kominfo meminta Tumblr dalam waktu 2x24 jam untuk menghapus konten-konten negatif. 

"Kami sudah kirim surat tanggal 28 (Februari) untuk ditindaklanjuti, tidak ada kabar. Pada 5 (Maret) akhirnya kami memutuskan penutupan DNS yang bisa diakses di Indonesia," jelasnya ditemui di Jakarta, Rabu 7 Maret 2018.

Banyaknya warganet yang mengeluh pemblokiran Tumblr, sebab platform ini digunakan juga untuk hal positif.  Namun karena alasan tidak ada respons lebih lanjut, akhirnya Kominfo pilih blokir total. 

Pria yang akrab disapa Sammy itu menuturkan, tidak ada larangan bagi pihak luar, termasuk Tumblr untuk berbisnis di Indonesia. Namun harus tetap mematuhi peraturan yang ada di negara ini. 

"Kami di Kominfo itu dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 (UU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), kami tidak bisa menutup tanpa dasar hukum yang jelas. Indonesia menganut sistem terbuka semua boleh berbisnis di Indonesia, tapi wajib mematuhi peraturan Indonesia," jelasnya. 

Ia menjelaskan, kata kunci dari pemblokiran ini adalah respons. Selain itu, kerja sama dari Tumblr untuk membersihkan konten negatif di dalamnya menjadi catatan bagi Kominfo. Tumblr bisa dibuka kembali jika platform ini mengajukan permintaan dan membersihkan konten negatif yang ada, sama seperti Telegram, beberapa waktu lalu. 

"Namanya sampah akan selalu ada. Harus ada kerja sama untuk selalu membersihkan. Itu yang diharapkan. Karena kami enggak mungkin membersihkan 100 persen juga. Harus ada kerja sama menjaga lingkungan platform mereka," jelasnya. (ase)

Halaman Selanjutnya

"Kami di Kominfo itu dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 (UU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), kami tidak bisa menutup tanpa dasar hukum yang jelas. Indonesia menganut sistem terbuka semua boleh berbisnis di Indonesia, tapi wajib mematuhi peraturan Indonesia," jelasnya.