Menkeu Tegaskan Lelang Baju Bukan karena APBN Kurang
- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kaget mendengar adanya tanggapan masyarakat, yang mengatakan penyelenggaraan lelang barang pejabat dilakukan karena pemerintah kekurangan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Komentar-komentar nyinyir seperti itu kata Sri, santer beredar di dunia maya. Namun, menurutnya, hal tersebut adalah sesuatu yang harus disikapi dengan bijak di tengah berkembangnya teknologi saat ini
"Kita melakukan lelang ini jadi agak heboh di dunia maya, karena kemudian Ibu Menteri Keuangan harus menjual baju, katanya. Apakah APBN-nya kurang penerimaan, apakah harus sebegitu desperate-nya lelang koleksi pribadi barang pejabat. tapi itulah dunia maya," ungkapnya di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, 28 Februari 2018.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menjelaskan, lelang ini merupakan lelang koleksi pribadi dirinya maupun pejabat lainnya. Sehingga hasil lelangnya adalah keputusan dari pemilik tersebut akan dikemanakan dan tidak ada kaitannya dengan APBN.
"Jadi saya tegaskan uang ini adalah bukan uang APBN. Karena ini koleksi pribadi jadi ini penerimaannya pribadi nanti disumbangkan untuk sosial. APBN kita aman dan kita menjalankan sesuai dengan UU APBN," ujarnya menegaskan.
Ani mengungkapkan, sumbangan sosial itu salah satunya berbentuk pemberian bantuan kepada sekolah yang rusak atau beberapa kegiatan sosial yang disetujui.
Dalam lelang tersebut, Ani melelang baju batik tulis lengan panjang motif bunga, merk Nena, ukuran M. Baju batik tersebut merupakan kesayangannya dan sering dipakai selama dia menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Nilai limit dari baju batik seharga Rp5 juta.
"Sebetulnya bisa saja baju putih saya waktu dipanggil pertama kali pulang ke Indonesia dan ketika pertama kali datang saat wajah saya masih bingung, tapi nanti, the next episode mau di lelang." (mus)
Kejagung Tetapkan Syarat Lelang Benda Sitaan Kasus Asabri
Lelang benda sitaan atau barang bukti terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan dana investasi pada PT Asabri akan dilakukan.
