Presiden Bekukan Sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- www.kppu.go.id
VIVA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, ternyata hari ini, resmi ditutup sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Tetapi, pembekuan KPPU ini hanya sementara saja, sampai nantinya ditetapkan kembali anggota baru untuk periode 2018 sampai 2023.
Sekretaris Jenderal KPPU, Charles Pandji Dewanto mengatakan, ini adalah hari terakhir berlakunya Keppres perpanjangan komisioner periode 2012-2017. Kata dia, sebetulnya komisioner di masanya berkarier ini sudah berakhir 27 Desember 2017, dan itu sudah diketahui.
"Tapi sampai 27 Desember, nama komisioner yang akan menggantikan belum ada. Sehingga, keputusan perpanjangan sampai jangka waktu dua bulan. Jadi, setelah jam empat ini kita belum mendapatkan payung hukum untuk kegiatan utama komisioner baru. Untuk proses selanjutnya ada di DPR dan Sekretariat Negara," ujarnya di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa 27 Februari 2018.
Lanjut dia, mulai hari ini KPPU sudah tidak lagi melayani proses persidangan dan penilaian atas notifikasi merger dan akusisi dihentikan sementara. Selain itu, kegiatan KPPU yang melibatkan anggota komisi secara langsung juga sudah dihentikan sementara dan tidak dapat melakukan kegiatan litigasi.
"Tidak dapat melakukan kegiatan litigasi atas upaya hukum yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU, baik di tingkat PN (Pengadilan Negeri) maupun MA (Mahkamah Agung) yang membutuhkan surat kuasa Ketua KPPU," sambungnya.
KPPU Beberkan Alasan Jakpro Tak Kena Denda di Kasus Persekongkolan Revitalisasi TIM
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan alasan kenapa PT Jakpro tak dikenakan denda setelah terbukti bersekongkol dalam proyek revitalisasi TIM.
