Wamen ESDM Ingin Lelang 26 WK Migas 2018 Laku 50 Persen
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
VIVA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, berharap lelang sebanyak 26 Wilayah Kerja (WK) Migas yang dilakukan pada tahun ini akan laku setidaknya 50 persen. Seluruh WK itu bakal dilelang dengan menggunakan skema kontrak Gross Split.
"Kalau berharap, ya berharap (laku) 50 persen," kata Arcandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 19 Februari 2018.
Ia mengakui, sebelumnya Kementerian ESDM berencana akan melakukan lelang untuk sebanyak 40-an WK atau Blok Migas. Namun, hal itu bakal dilakukan secara bertahap sambil menunggu data WK yang ada di lapangan siap terlebih dahulu kemudian barulah dilakukan lelang.
"Sisanya sekitar enam bulan lagi, around (sekitar) enam bulan," ujarnya.Â
Arcandra menuturkan, proses lelang sebanyak 26 WK Migas ini, dilakukan berdasarkan data dan kualitas dari WK Migas yang ditawarkan kepada kontraktor migas. Sehingga, 26 blok yang ditawarkan saat ini adalah blok yang berkemungkinan besar akan laku jika ditawarkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS).Â
"Kita lihat datanya seperti apa dan kualitasnya seperti apa, yang punya kesempatan untuk dilelang dan secara analisa kita, (WK) ini kemungkinannya siap dan ada ketertarikan juga dari KKKS," ujar mantan Menteri ESDM itu.
Sementara itu, Pelaksana Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Ego Syahrial, menambahkan pihaknya masih menyiapkan data untuk sisa WK yang akan dilelang pada tahun ini. Senada dengan Wamen ESDM, dia mengatakan akan ada lelang tahap dua di tahun ini.
"Jadi yang kita tawarkan ini yang udah betul-betul komplit. Ini kan sisa-sisa, WK 2015 dan 2016 yang enggak laku, kemudian terminasi, ketiga yang betul-betul baru dari joint study. Yang 15 itu semuanya hasil terminasi-terminasi. Kita perkaya dulu. Jangan sampai kita ngejual enggak laku," ujar Ego. (ren)
Kumpulkan Pelaku Industri Migas dan CERI, Kemenperin Ungkap Konsekuensi Jika TKDN Tak Diterapkan
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)Â berkomitmen memastikan setiap proyek strategis mematuhi regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
