Tantangan yang Dihadapi Industri Berbasis Agro di RI
- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
VIVA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan menyebut, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri berbasis agro di Indonesia.
Salah satunya, kata dia, adalah masalah ketersediaan bahan baku serta meningkatnya impor komoditas pertanian setiap tahunnya. Ditambah, buruknya sinergitas kebijakan antarlembaga membuat iklim investasi kurang baik.
Selain itu, Jonny menilai, lemahnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas permodalan, kemampuan teknologi, pengembangan inovasi, teknologi proses, dan produk baru yang relatif belum maksimal membuat industri agro kurang menarik.
"Kita masih terbatas infrastruktur pendukung pengembangan industri agro, sistem logistik yang belum efisien dan efektif," kata Johnny di kantor Kadin Jakarta Selatan, Kamis 15 Februari 2018.
Di sisi lain, kebutuhan dunia akan produk hasil industri agro cenderung semakin mengandalkan pasokan dan negara berkembang. Dengan kondisi itu, Johnny menilai peluang industri agro seharusnya mampu mengangkat pendapatan nasional Indonesia.
"Potensi sumber daya Indonesia sangat melimpah, sehingga pemanfaatannya harus mendapat prioritas tersendiri dalam kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Pihaknya juga berharap, nantinya akan ada kebijakan strategis bagi pengembangan industri beberbasis agro, seperti kepastian dan keberpihakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku.
Menurutnya, kebijakan untuk mengenakan pajak ekspor yang tinggi bagi komoditas pertanian utama dapat menjamin ketersediaan bahan baku dan mendorong percepatan hilirisasi industri berbasis agro dalam jangka panjang.
“Kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya hilirisasi industri berbasis agro secara berkelanjutan,” kata dia.
Selain itu, pemerintah diharapkan konsisten dan konsekuen terhadap kebijakan dan fokus pendalaman struktur industri agro. Seperti aturan dan regulasi yang memberi insentif perusahaan yang serius hilirisasi industri berbasis agro dan perbaikan infrastruktur penunjang secara paripurna.
“Aturannya dapat berupa kebijakan pajak, bea keluar, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan keringanan bea masuk peralatan dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi industri hilir agro selama teknologi dalam negeri belum siap," katanya.
Johnny menegaskan, pemerintah juga diharapkan lebih berpihak dalam mendukung pemanfaatan hasil industri agro di dalam negeri, serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan industri agro.
