Tiga Makna Penting Soal SBY, Utang Indonesia, dan IMF

VIVA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia sudah tidak memiliki utang ke International Monetary Fund (IMF).

Utang yang berkaitan dengan IMF disebut sudah diselesaikan sejak lama.

Bendahara negara itu menjelaskan, pemerintah sempat mendapatkan pinjaman secara bertahap dari IMF ketika Indonesia dilanda krisis moneter, tepatnya pada periode 1997-1998 dan periode awal 2000-an.

Akan tetapi, utang tersebut seluruhnya telah dilunasi.

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merasa lega lantaran Indonesia telah terbebas dari utang kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Utang ini pun dilunasi pada Oktober 2006 saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita harus berterima kasih pada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY. Itu berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF," kata Bahlil, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Penjelasan Sri Mulyani tersebut mengandung 3 makna penting.

1. Bahwa SBY lah yang memulai sistem pencetakan uang yang ditandatangani oleh pertama kali Gubernur Bank Indonesia dan menteri keuangan Chatib Basri tahun 2012.

Bahkan emisi uang tahun 2016 pernah ada dua kali emisi gambar WR Supratman bertanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan deputy Gubernur BI. Emisi tahun yang sama ditandatangani Gubernur Bank Indonesia dan menteri Sri Mulyani.

Sehingga dengan dimulainya sistem pencetakan uang zaman SBY lah tahun 2012, maka Indonesia punya sistem pencetakan uang berbeda.

2. Pada tahun 2021 yaitu 18 bulan lalu Pemerintah diberi penalti oleh IMF dan WB gara gara bank Indonesia menalangi pencetakan uang untuk membeli SUN surat utang negara sebesar Rp 831 triliun. Sehingga sejak itu menteri keuangan alih haluan dengan mencari kreditur independen lewat pasar uang.

Tahun 2018 bulan Desember, SBY telah melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi. Dukungan SBY saat itu diberikan kepada Jokowi, saat itu viral sebutan Jenderal kardus. Negosiasi SBY dengan Prabowo ditelikung kardusnya Sandiaga Uno.

Sehingga, berdasar inisiatif bulan Desember 2018 tersebut, sekarang Pemerintah Jokowi, bersana Puan Maharani mengajak SBY kembali rekonsiliasi dengan penerus Jokowi. Salah satunya dengan apresiasi langkah mulainya SBY tahun 2012 dulu mencetak uang.

3.Tahun 2022 ini Sri Mulyani menemukan langkah terobosan pembiayaan pembangunan lewat utang BUMN bersama Erick Tohir. Utang BUMN saat ini sebesar Rp 8300 triliun. Sehingga Sri Mulyani bisa terus membiayai lewat utang BUMN, dan sambil terus mencetak uang sejak Desember 2021 lalu sampai sekarang sekitar Rp 2800 triliun. Inilah yang sedang dalam monitoring IMF dan WB.