Demokrasi di Tengah Resesi Ekonomi: Refleksi Menuju Pemilu Serentak 2024

VIVA – Dalam demokrasi sudah tentu partisipasi dari seluruh rakyat adalah jalan mengambil keputusan-keputusan secara politik dan menjalankan kepemerintahan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan dengan mengatur kehidupan seluruh rakyat dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi dan keterlibatan rakyat adalah hal yang sangat mendasari dasar dari demokrasi, olehnya demokrasi banyak mengandung elemen-elemen mendasar sehingga perlu diperhatikan dan benar-benar dipahami secara substantif.

Sementara itu dalam hasil riset The Economist, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Indeks demokrasi yang diukur berdasarkan lima indikator tersebut yaitu, partisipasi politik, pemilihan umum, fungsi pemerintah, kebebasan sipil, budaya politik dan pluralism. Adapun skor indeks demokrasi Indonesia yang telah dirilis di tahun 2020 kemarin adalah mencapai skor 6.3. menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai skor 6.48 merupakan angka terendah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir yang diperoleh Indonesia.

Menurunnya kualitas demokrasi Indonesia diidentifikasikan di berbagai fenomena politik yang terjadi sejak pemilu 2014 dan bahkan sampai berlanjut pada Pemilu 2019 dan Pilkada serentak 2020. Berbagai kampanye hitam dengan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hoax, ujaran kebencian, politik transaksional dan politisasi agama yang pasti akan mendekati praktik-praktik korupsi yang sangat massif dan menjadi tidak asing lagi untuk mereka para pengamat politik melalui media-media sosial maupun media massa.

Dalam memahami kehidupan sosial, ekonomi merupakan dunia konsepsi utama untuk memahami sendi-sendi kehidupan masyarakat. Peran ekonomi dalam pemikiran Marx ekonomi selayaknya berperan menstrukturkan dunia mental dan aktifitas eksternal manusia yang akan digunakan untuk menentukan tujuan implisit, dan kekuatan utama yang menggerakkan berbagai macam tindakan politisi yang terlibat dalam penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Tujuannya adalah menguasai kepentingan ekonomi, dan tidak dengan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan masyarakat.

Era demokrasi saat ini seharusnya peran kebijakan dalam mempengaruhi perekenomian Indonesia telah membawa pada perubahan kebijakan dan pembangunan. Pola kebijakan yang amat sentralistik seharusnya direformasi melalui kebijakan desentralistik dalam menangani resesi ekonomi. Pada dasarnya perubahan atas kebijakan ini sangat ditentukan oleh pemerintah dalam setiap aktivitas perjalanan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dengan mengurangi angka kemiskinan salah satunya adalah dengan menggunakan instrument kebijakan yang sesuai. Namun dalam perjalanan perumusan kebijakan yang selama ini dilakukan masih cenderung bersifat insidentil tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai pada pedoman konstitusi kita yaitu UU 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, peramalan ekonomi di masa yang akan datang sangatlah penting dikarenakan negara harus mampu memprioritaskan dan menghadapi setiap potensi dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga negara mampu mengoptimalkan output serta mampu menekan risiko yang akan menimbulkan dampak buruk setelah mengalami penurunan ekonomi.

Dalam angka tahun 2020 kemarin, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis yang di mana pada kwartal I menurun sebesar 2 persen dari sebelumnya hingga pada puncaknya PDB Indonesia merosot hingga minus -5.32 persen yang kemudian pada kwartal berikutnya masih juga minus di angka -3.49 persen. Berkaitan dengan data tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami gejala resesi dua kali berturut-turut dari kwartal I sampai dengan Kwartal III tahun 2020.

Menghindari resesi ekonomi menjelang Pemilu 2024 mendatang adalah momentum yang sangat baik, jika tidak dihindari maka pasti akan menimbulkan efek yang buruk mendekati Pemilu serentak 2024. Dari berbagai pengalaman di masa Pilkada tahun 2020 menunjukkan bukti kekejaman resesi ekonomi bagi masyarakat Indonesia di semu kalangan, yang jelas akan mengurangi sektor konsumsi, daya beli rapuh, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan pada sisi penawaran, yang kemungkinan besar terjadinya kontraksi produktivitas buruh/pekerja, penurunan investasi serta terganggunya rantai pasokan secara global.

Prosentase penduduk miskin pada maret tahun 2020 kemarin berdasarkan data BPS bahwa, ada sebesar 9.78 persen meningkat 0.37 persen dari tahun sebelumnya pada bulan yang sama. Jika disebutkan jumlah detailnya penduduk miskin sebanyak 26.42 Juta orang, meningkat 1.28 juta orang maret 2019 maka jika di rata-ratakan, rumah tangga miskin di Indonesia sebesar 4.66. dengan demikian melihat dari besarnya garis kemiskinan secara rata-rata adalah sebesar 2.118.678,-/ rumah tangga miskin setiap bulannya. Melihat data di atas tersebut menunjukkan rantai kemiskinan terus masih akan bertambah, meskipun prosentasenya masih 1 persen di bawah.

Krisis ekonomi global dan terjadinya krisis nilai tukar yang menurunkan angka pertumbuhan ekonomi merupakan gejala besar yang akan berdampak pada Pemilu kita di tahun 2024 mendatang. Hilangnya pekerjaan adalah efek domino atas anjloknya permintaan yang membuat jumlah produksi sangat sekali menurun, kebangkrutan usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Dengan begitu adanya lonjakan angka pengangguran dan angka kemiskinan menunjukkan bahwa resesi ekonomi menjelang Pemilu 2024 akan mencederai demokrasi Indonesia dan berdampak pada politik uang, kampanye hitam, serta kecurangan. Olehnya, pemerintah harus lebih cepat untuk mengambil langkah-langkah strategis serta tepat dalam mengoptimalisasikan agenda-agenda kebijakan demi untuk tatanan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.

Pemilu 2024 yang penuh dengan hiruk pikuk di tengah resesi ekonomi dan situasi politik Indonesia yang kurang ideal, berpotensi akan melahirkan disintegrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural, kampanye hitam, ujaran kebencian, politik uang dan hoax menyebabkan bertambahnya biaya politik yang semakin tinggi sehingga fenomena korupsi merupakan hal masif terjadi, harapan untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai hajatan demokrasi terbesar di Indonesia akan terancam karena situasi tersebut. Akan tetapi jalan keluarnya dalam situasi ini bukan berarti menarik diri dari hajatan demokrasi atau keikutsertaan dalam Pemilu 2024 mendatang. Memaksimalkan potensi dan berjuang untuk memperbaiki harus ada sebagai pilihan rasional masyarakat.