Peran dan Partisipasi Perempuan dalam Pembuatan Kebijakan

VIVA – Jumlah perempuan yang duduk di kursi pemerintahan masih jauh tertinggal dari laki-laki, yakni hanya 20?ri total seluruh anggota legislatif di parlemen. Fenomena tersebut tentunya dapat membawa dampak buruk dalam jangka panjang dimana kepentingan perempuan tidak dapat diwakilkan dengan signifikan.

Selaras dengan hal tersebut, Ghina Raihanah, Pendiri dan Presiden dari InPower Indonesia, sebuah komunitas Women Represent menyatakan bahwa isu gender gap dalam pembuatan kebijakan publik merupakan akar masalah dari isu lainnya yang hadir dalam masyarakat Indonesia karena segala aspek kehidupan berawal dari suatu kebijakan, sehingga nantinya jika terdapat kesenjangan dalam representasi perempuan, pasti akan berdampak langsung ke kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan melalui diskusi akademis, sehingga masyarakat, terutama para perempuan, dapat lebih teredukasi terkait betapa pentingnya representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan

InPower sendiri bertekad bertekad untuk turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan peran serta kompetensi perempuan Indonesia dalam proses pembuatan kebijakan. Harapannya dapat dicapai melalui kegiatan pembangunan kapasitas dan kampanye advokasi. Dalam mewujudkan visi misinya, InPower juga menjunjung tinggi lima nilai utama, antara lain impact-driven, exemplary performance, holistic self actualization, leading with integrity, dan thriving on collaboration. 

Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai dari InPower tersebut ialah melalui program kerja yang di bawanya. Academic Discussion (Diskusi Akademik) merupakan program kerja utama dari InPower yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Academic Discussion diselenggarakan pada 25 Juni 2022 dengan tema yang tidak kalah menarik, yakni “Women’s Voices Matter: The Fight Against Gender Gap” bekerjasama dengan Prodi Ilmu Politik Universitas Bakrie.

Isu gender gap tentu saja memiliki keterkaitan erat dengan minimnya angka perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Academic Discussion II menghadirkan pembicara yang berperan langsung sebagai praktisi dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.

Amelia Nanda Sari, S.H. atau akrab disapa Mbak Amelia merupakan seorang politisi muda, lebih tepatnya ia sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Pengurus PP TIDAR bidang Pengembangan Peranan Perempuan. 

Melihat urgensi kesetaraan gender, pentingnya perspektif gender dalam pembuatan kebijakan, serta bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang di Indonesia, kami ingin mengajak masyarakat dari berbagai kalangan umur maupun gender dan secara khusus adalah mahasiswa/i yang sedang duduk di bangku perkuliahan serta perwakilan komunitas maupun organisasi non pemerintahan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini.