Memaknai IPM Indonesia

VIVA - Berbagai indikator terus diteliti untuk melihat bagaimana keadaan pembangunan sosial-ekonomi suatu negara. Dari mulai PDB, angka kemiskinan, inflasi, dan indikator makro ekonomi lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia disingkat IPM merupakan salah satu indikator tersebut. IPM sendiri merupakan indikator yang berfokus pada pembangunan manusia melalui dimensi umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Bila PDB mengukur capaian ekonomi, IPM mengukur tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan. Sehingga PDB dan IPM tidak selalu berjalan linier. UNDP sendiri mengenalkan IPM sebagai a process of enlarging people’s choice.

IPM ini cukup penting untuk dihitung. Karena dari indikator ini kita bisa melihat berapa besaran kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita.

Berdasarkan data yang dirilis BPS 15 November lalu, nilai IPM Indonesia sejak 2010-2021 terus mengalami kenaikan. Di tahun 2021 sebesar 72,29 dengan rata-rata kenaikan 0,76 persen. Angka ini termasuk golongan tinggi. Tahun 2021 semua dimensi IPM mengalami kenaikan, berbeda dengan IPM 2020 di mana angkanya meningkat namun dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Dimensi ini menurun di 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pengeluaran riil masyarakat. Kala itu, masyarakat memilih untuk mengurangi pengeluaran karena berkurang pula pendapatannya.

Tahun 2020 IPM Indonesia berada di peringkat 107 dari 189 negara, dan berada di peringkat 5 di Kawasan Asia Tenggara. IPM ini masih kalah dengan Malaysia di semua dimensi.

Kenaikan terjadi di semua dimensi pembentuk IPM. Dimensi umur panjang dan sehat diukur berdasarkan umur harapan hidup. Selama 12 tahun sejak 2010, umur harapan hidup penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 71,47 tahun di 2020 menjadi 71,57 tahun di 2021. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata dan harapan lama sekolah. Kedua indikator ini juga mengalami peningkatan. Dimensi terakhir, standar hidup layak dengan indikator pengeluaran riil per kapita juga mengalami kenaikan 1,30 persen dibanding tahun 2020. Indikator ini sempat jatuh di tahun 2020 namun bisa bangkit kembali di tahun 2021.

IPM di Indonesia memang sudah tergolong tinggi, namun IPM yang tinggi ini ditopang beberapa provinsi saja, seperti DI Jogjakarta dan DKI Jakarta. Kedua provinsi ini masuk tergolong IPM sangat tinggi.

Sedangkan IPM terendah ditempati oleh Indonesia Bagian Timur seperti Provinsi Papua (60,62) dan Papua Barat (65,26). Nilai IPM Indonesia timur ini berada di bawah IPM Nasional, di mana IPM Nasional 72,29.

Perbedaan yang cukup besar antara IPM DKI Jakarta (81,11) dan Papua (60,62) mengindikasikan adanya disparitas di kedua provinsi tersebut. Walaupun secara umum, IPM Papua di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Namun tetap tidak melebihi IPM Nasional apalagi IPM DKI Jakarta. Artinya, kesenjangan kesejahteraan sangat mencolok terjadi antara kedua provinsi ini.

Berdasarkan data tersebut selisih IPM DKI Jakarta dan Papua sebesar 20,49  serta Papua Barat sebesar 15,85. Artinya untuk mengejar kondisi DKI Jakarta di tahun 2021 ini, Papua membutuhkan 31 hingga 32 tahun lagi, sedangkan Papua Barat membutuhkan 24 hingga 25 tahun lagi.

Ini menandakan bahwa Negeri Cendrawasih benar-benar tertinggal dibandingkan Ibukota. Penghitungan kasar IPM ini menjadi isyarat bahwa disparitas provinsi di Indonesia benar-benar terjadi. Perbedaan disparitas ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah Indonesia.

Pemerintah bukan hanya fokus meningkatkan indikator-indikator sosial-ekonomi saja, namun memperbaiki kualitas pembangunan manusia di tiap provinsi, sehingga disparitas semakin dipersempit, bisa dimulai dari indikator pembentuk IPM ini. (Dita Christina, PNS di Badan Pusat Statistik)