Hasto Singgung Presiden Tiga Periode, Bahlil Bilang "Sok Tahu"

Jakarta, VIVA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak pernah ada instruksi dari presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait isu perpanjangan jabatan sampai tiga periode. 

Isu tiga periode ini diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

"[mengenai isu] perintah Bapak Jokowi menyangkut dengan tiga periode, saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Ide itu ditegaskan Bahlil murni datang dari dirinya. Jokowi sebagai Presiden RI saat itu tidak pernah mengeluarkan instruksi terkait isu tiga periode tersebut.

"Itu ide itu tidak pernah [diinstruksikan] Presiden. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema," ujarnya.

"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya, kalau boleh, pilpres-nya ditunda; ditunda atau dibuat pemilu-nya mundur, itu soal lain," sambung Bahlil.

Bahlil pun meminta agar semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang telah usang, terlebih terkait tiga periode ini. Dia menyarankan agar para pemimpin berpikir bersih untuk negara.

"Jadi enggak ada yang minta tiga priode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi, jangan diputar kaset kotor, dong. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu," katanya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya dalam sebuah video yang mengkritik ambisi kekuasaan yang berusaha memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.

Pernyataan ini disampaikan di tengah proses hukum yang tengah menjeratnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku.

Hasto menyinggung ambisi kekuasaan yang ingin perpanjang tiga periode dan menyoroti bahwa PDIP, di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, konsisten menjaga supremasi hukum dan demokrasi.

"Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan lainnya. Maka, demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto dalam keterangan video pada Kamis, 26 Desember 2024.