Dukung Program MBG Prabowo, BI Siap Kerahkan 46 Kantor Perwakilan di Daerah
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan bahwa pihaknya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan.
Perry menilai, program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Hal ini disampaikannya dalam acara peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024.
"Kami juga sedang siapkan adalah dukungan Bank Indonesia untuk bagaimana program makan bergizi. Kami mendukung program ini sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif," ujar Perry di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Gedung Bank Indonesia
- Dok. VIVA.co.id
Untuk mendukung program pemerintah ini, Perry menyebut saat ini pihaknya sedang mendesain beberapa kebijakan. Salah satunya, dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang ada di berbagai wilayah Indonesia.
"Kami sedang membicarakan bagaimana Bank Indonesia tidak hanya kantor pusat, malah 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia bisa mendukung program suksesnya program ini," katanya.
Adapun pada tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 100 triliun untuk bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.
"Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," kata Dadan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Dadan mengatakan dalam ratas Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin melakukan percepatan pemberian MBG usai menerima banyaknya laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum bisa merasakan MBG setelah 10 hari dijalankan. Menurut Dadan, dari anggaran yang saat ini ada yaitu Rp 71 triliun, belum mampu mencapai seluruh penerima manfaat yang ada.