Jokowi Diminta Lerai Konflik Ketua Pramuka dengan Menpora
VIVA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta meleraikan konflik antara Menpora Imam Nahrawi dengan Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault karena telah merugikan organisasi dan merusak citra Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal. Permintaan itu disampaikan para pembina, pelatih dan andalan dari berbagai kwartir daerah pramuka yang tergabung dalam kelompok diskusi Derap Pramuka dalam siaran persnya, Minggu, 25 Februari 2018.
“Kami mohon kepada Kak Jokowi selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka untuk melerai konflik yang terjadi sejak dua tahun terakhir ini,” ujar Djatmiko Rasmin, anggota pramuka dari Kwartir Daerah DKI Jakarta dan salah seorang koordinator Derap Pramuka. “Konflik berkepanjangan itu merusak marwah pramuka dan tidak mendidik bagi adik-adik penggalang, penegak dan pandega,” katanya lagi.
Kwartir Nasional menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor pada 23-25 Februari 2018. Kwarnas tidak mengundang Menpora Imam Nahrawi sebagai narasumber, padahal Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) adalah kuasa pengguna APBN. Kwarnas malahan mengundang Menteri Sosial, Idrus Marham.
Dalam Rakernas itu, Adhyaksa Dault mengungkapkan kekecewaannya dengan kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang memberikan dana ke kwartir daerah pramuka, bukannya ke kwartir nasional. Menurut Adhyaksa Dault kepada wartawan, kwartir daerah memiliki pembina yaitu gubernur, selaku ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka.
Adhyaksa Dault menjelaskan, kalau Menpora Imam Nahrawi tidak suka atau benci dengan dirinya, jangan organisasi pramuka yang disikat atau menjadi korban. Adhyaksa Dault juga menjelaskan telah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
Dia menjelaskan, tidak lagi ingin berada di bawah Kemenpora, tapi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena rata-rata pembina di tubuh pramuka merupakan seorang guru dari Dinas Pendidikan. Djatmiko Rasmin menyayangkan sikap Adhyaksa Dault yang membawa konflik dengan Menpora Imam Nahrawi itu ke ranah pribadi.
“Sejak dibentuk pada tahun 1961, tidak ada masalah antara Gerakan Pramuka dengan pemerintah. Kami bekerja sama membina adik-adik pramuka menjadi kader bangsa. Kenapa di era kepemimpinan Kak Adhyaksa Dault malah timbul konflik,” ujar Djatmiko, Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega (DKD) DKI Jakarta periode 1983-1988.
Menurut Djatmiko, pemerintah memang memiliki kewajiban membantu organisasi Gerakan Pramuka (GP) mencapai tujuannya yakni membentuk karakter generasi muda. Seharusnya, GP membangun kemandirian setelah pemerintah memberikan fasilitas tanah, bumi perkemahan, gedung dan dana APBN/APBD. “Selama ini kita lupa menarik iuran anggota, padahal iuran ini memiliki fungsi pendidikan,” kata Djatmiko yang sehari-harinya sebagai fotografer profesional.
Ghulam Manar menilai argumen Adhyaksa Dault agar Gerakan Pramuka (GP) di bawah Kemdikbud adalah kesalahan besar. “Karena membawa GP ke ranah pendidikan formal, walaupun kita tahu karakteristik GP bukan untuk itu,” ujar Ghulam, mantan anggota DKD Jawa Tengah.
Selain itu, ada kekhawatiran nantinya akan memformalkan pendidikan kepramukaan. Padahal, katanya, banyak juga pelajar yang tidak bersekolah mengikuti Gerakan Pramuka melalui gugus depan wilayah atau teritorial. Gugus depan mereka ini tidak berpangkalan di sekolah.
Ghulam yang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang menyayangkan persoalan anggaran menjadi pokok keributan. “Mengapa hanya mementingkan soal duit. Rasanya kok kurang elok,” kata pegiat di Derap Pramuka.
Persoalan pertanggungjawaban dana APBN yang selama ini diterima Kwartir Nasional, dipersoalkan Alfian Amura, pegiat Derap Pramuka lainnya. Alfian menilai, tugas dan hasil Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir tidak jelas. Lembaga ini dibentuk pada saat musyawarah kwartir dan statusnya tidak berada di bawah ketua kwartir.
“Dari pengamatan saya, selama lima Rakernas Pramuka terakhir, tidak pernah disampaikan laporan keuangan. Lalu dari mana anggota Gerakan Pramuka tahu berapa jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan oleh Kwarnas,” ujar mantan DKN tahun 1980-an.
Dia menilai, mungkin karena faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab Menpora mengambil kebijakan terhadap pemberian dana kepada Kwarnas Gerakan Pramuka. Alfian Amura menilai kondisi Gerakan Pramuka di pusat dan daerah saat ini makin kental warna politiknya.
Banyak pejabat, politisi dan tokoh di pusat dan daerah yang berlomba-lomba menjadi ketua kwartir. Hal itu tidak lepas dari besarnya jumlah anggota pramuka yang oleh Kwarnas diklaim sekitar 20 juta. Selain itu, sosok ketua Kwarnas dipersepsikan sejajar dengan menteri atau ketua Kwartir Daerah sejajar dengan pejabat daerah.
“Politisasi Gerakan Pramuka yang makin kental saat ini akarnya berasal dari model pemilihan ketua kwartir. Dari formatur di masa Orde Baru menjadi pemilihan langsung di era Reformasi,” ujar Alfian. Menurutnya, model pemilihan langsung memunculkan politik dagang sapi. Musyawarah kwartir tiap akhir periode disibukkan oleh rebutan menjadi ketua, melupakan evaluasi program dan merencanakan rencana strategis ke depan.
“Pemilihan langsung juga memberi kesempatan permainan politik praktis masuk ke dalam tubuh GP,” kata Alfian, Wakil Ketua Kwarcab Pramuka Jakarta Pusat. Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka rencananya akan dilakukan pada November 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Selain Adhyaksa Dault yang kabarnya maju kembali, sejumlah tokoh di luar Gerakan Pramuka digadang-gadang menjadi calon. Antara lain Imam Nahrawi, Mahfud MD, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Chairul Tanjung. Sementara itu, dari internal Gerakan Pramuka, sosok yang kabarnya berminat antara lain nama Dede Yusuf (Ketua Kwarda Pramuka Jawa Barat), Syahrul Yasin Limpo (Ketua Kwarda Pramuka Sulawesi Selatan) dan Sylviana Murni (Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta). (Tulisan ini dikirim oleh Djatmiko Rasmin)