Ketua DPD Usul Agar Rakyat Kasih Sumbangan untuk Makan Bergizi Gratis, Warganet: Sudah Bayar Pajak!
- istimewa
Jakarta, VIVA – Baru-baru ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar masyarakat menyumbangkan dana secara sukarela untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.
Ia mengatakan masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program makan gizi gratis ini. Sebab, menurutnya tidak mungkin semua anggaran negara atau APBN dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
VIVA Militer: Siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta menikmati makan bergizi gratis
- Istimewa/Viva Militer
"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sulta.
Sultan menyampaikan ini sebagai bentuk nilai kegotongroyongan, melalui pembiayaan program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.
Di samping itu, ia menuturkan sempat menyampaikan pula kepada beberapa duta besar negara lain dalam rangka menggalang bantuan anggaran pelaksanaan program MBG.
"Saya sampaikan tolong dong negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," tambahnya.
Adanya hal tersebut tentu menjadi perbincangan warganet di media sosial. Beberapa dari mereka berkomentar dan menyoroti alasan pemerintah meminta kontribusi langsung dari rakyat, mengingat mereka sudah membayar pajak.
"Rakyat sudah membayar pajak, gimana kalau gaji dan tunjangan pejabat saja yang dipotong untuk menambah biaya," tulis komentar warganet dalam unggahan yang membahas persoalan ini di media sosial.
"Program bukan dibuat untuk mensejahterakan rakyat ini malah menyusahkan, gimana ceritanya sama aja bukan gratis dong," timpal warganet lainnya.
Meski menuai kritik, usulan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kini, masyarakat menanti langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan program ini dalam jangka panjang tanpa membebani rakyat.