Perangkap Utang Tiongkok Mengintai Mitra AS

Jakarta, VIVA – Maladewa merupakan negara tetangga India terkini yang bergulat dengan utang internasional yang meningkat, sebagian besarnya ditujukan ke China.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membangun berbagai fasilitas penting, seperti jembatan, pelabuhan, dan bandara di seluruh Asia Selatan. Negara-negara tetangga, termasuk Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh juga menghadapi kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka dari Tiongkok untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti jembatan yang menghubungkan ibu kota Maladewa, Male, dengan bandara internasionalnya.

Dilansir News Week, Rabu 11 September 2024, fenomena ini telah menimbulkan tuduhan "diplomasi jebakan utang," sebuah istilah yang digunakan secara luas selama pemerintahan Donald Trump. Menurut tuduhan ini, Tiongkok meminjamkan uang kepada negara-negara yang rentan, karena tahu bahwa mereka mungkin kesulitan untuk membayar kembali, yang pada akhirnya memberi Beijing kendali atas aset-aset strategis. Namun, Tiongkok secara konsisten membantah klaim tersebut.

Dalam kasus Sri Lanka, negara tersebut gagal membayar utang luar negerinya dan secara efektif bangkrut pada tahun 2022, diperburuk oleh utang yang tinggi, dampak COVID-19, dan inflasi yang meningkat. Tahun ini, Sri Lanka mencapai kesepakatan dengan Bank Ekspor-Impor Tiongkok untuk merestrukturisasi utangnya sebesar $4,2 miliar. Khususnya, lebih dari separuh utang bilateral Sri Lanka jatuh ke Tiongkok.

China tetap menjadi kreditor terbesar bagi Maladewa, memegang $1,37 miliar dari utang negara kepulauan itu, menurut statistik Bank Dunia. Utang publik Maladewa pada tahun 2023 mencapai 122,9 persen dari PDB-nya, dengan total sekitar $8 miliar. Arab Saudi dan India, meskipun merupakan kreditor kedua dan ketiga, jauh di belakang China dalam hal pengaruh finansial terhadap negara tersebut.

Maladewa bahkan telah mengajukan banding ke Bangladesh, dengan mengamankan pinjaman sebesar $200 juta dari negara tetangga tersebut untuk mendukung perekonomiannya.

Presiden Maladewa yang baru terpilih Mohamed Muizzu, yang mulai menjabat pada bulan November, telah menghadapi kritik yang meningkat atas kebijakan ekonominya. Para penentang politik berpendapat bahwa pemerintahannya telah gagal mengarahkan negara tersebut menuju pemulihan ekonomi. Perjalanan Muizzu ke Beijing awal tahun ini menandai peralihan ke China, karena ia berusaha merundingkan kembali persyaratan pinjaman yang ada.

Maladewa terletak secara strategis di jantung Samudra Hindia, yang dilalui 80 persen perdagangan global setiap tahunnya.

Muizzu telah menyatakan harapan untuk kolaborasi lebih lanjut dengan Tiongkok di bawah proyek OBOR (One Belt One Road), yang berpotensi meningkatkan keterlibatan Tiongkok dalam infrastruktur negara kepulauan itu.

Namun, situasi ekonomi Maladewa masih belum pasti. Pada bulan Juni, Fitch Ratings menurunkan peringkat default penerbit mata uang asing negara itu menjadi CCC+, dengan alasan meningkatnya utang luar negeri dan tantangan dalam mempertahankan patokan mata uangnya terhadap dolar AS.

Dana Moneter Internasional juga telah mengeluarkan peringatan, menyerukan penyesuaian kebijakan yang mendesak untuk mengatasi defisit fiskal negara dan beban utang yang tinggi.

Mohamed Maleeh Jamal, mantan menteri Maladewa dan anggota dewan bank sentral, menyalahkan pemerintahan Muizzu karena menunda reformasi yang diperlukan. "Pemerintah harus mengikuti, tanpa penundaan dan penundaan lebih lanjut, saran dari IMF dan Bank Dunia, yaitu mengambil langkah-langkah segera untuk meminimalkan biaya keuangan berulang dan mengelola risiko utang eksternal dengan melaksanakan reformasi," kata Jamal kepada Newsweek .

Ia menambahkan bahwa jika Tiongkok tidak bersedia berkomitmen pada rencana restrukturisasi utang, Maladewa harus mendapatkannya melalui bantuan negara lain.

Ia juga mengkritik kepemimpinan Muizzu, dengan mengatakan bahwa presiden telah "gagal mempertahankan kebijakan luar negeri yang cerdas" dan belum "menunjukkan kemampuan untuk menghentikan perekrutan aktivis yang tidak memenuhi syarat untuk jabatan pemerintah dan BUMN, yang banyak di antaranya tidak memiliki kualifikasi yang tepat dan, yang lebih penting, tidak memiliki mandat untuk melaksanakan" tanggung jawab utama.

Meskipun terdapat kekhawatiran yang meluas atas peran Tiongkok dalam pinjaman global, beberapa ahli membantah gagasan "diplomasi perangkap utang".

Dalam sebuah artikel tahun 2021 untuk The Atlantic, Deborah Brautigam, seorang profesor di Universitas Johns Hopkins, dan Meg Rithmire dari Harvard Business School berpendapat bahwa teori tersebut terlalu menyederhanakan sifat rumit keuangan internasional. Mereka mengatakan penelitian mereka tidak menemukan bukti bahwa Tiongkok menyita aset dari negara debitur mana pun dan menambahkan bahwa Beijing sering setuju untuk merestrukturisasi pinjaman.

Para akademisi mengatakan China telah menawarkan perpanjangan pembayaran, seperti yang ditawarkan kepada Sri Lanka, dan masa tenggang. China tengah mengembangkan pendekatannya untuk mengelola risiko keuangan yang terlibat dalam proyek infrastruktur internasional.