Kongres Uighur Sedunia Desak Dunia Internasional Bertindak Terhadap Pelanggaran HAM oleh Tiongkok

VIVA – Kongres Uighur Dunia (WUC) baru-baru ini menandai hari jadinya yang ke-20 dengan serangkaian acara yang menyoroti perjuangan komunitas Uighur di Tiongkok. Rangkaian peristiwa tersebut menyoroti praktik represif yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Xinjiang dan menyerukan tindakan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan oleh PKT. 

Acara yang diadakan di Munich, Jerman pada tanggal 3 hingga 6 Mei 2024, juga memberikan kesempatan kepada aktivis hak asasi manusia, cendekiawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengedepankan seruan hak dan keadilan Uighur dalam menghadapi penindasan Tiongkok.

Didirikan di Munich pada tahun 2004, WUC berupaya mewakili suara masyarakat Uighur dan bertujuan untuk melakukan tugas melakukan advokasi terhadap tantangan besar yang dihadapi komunitas Uighur di Tiongkok. 

Perayaan ulang tahun ke -20 di Munich menampilkan beragam kegiatan seperti diskusi panel, acara budaya, dan pertunjukan musik, sebagai penghormatan terhadap ketahanan Uighur dan menegaskan komitmen komunitas global terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. 

Dengan lebih dari 300 peserta dari lebih dari 25 negara, acara yang berlangsung selama empat hari ini bertujuan untuk menumbuhkan solidaritas dan aksi kolektif dalam mendukung upaya komunitas Uighur untuk mencapai keadilan dan kebebasan.

Acara empat hari tersebut menampilkan diskusi mengenai isu-isu mendesak termasuk pencegahan genosida, dan peran perempuan Uighur dalam memajukan perjuangan keadilan. Diskusi ini menggarisbawahi ketahanan komunitas Uighur dan diakhiri dengan seruan solidaritas dan tekad untuk melanjutkan perjuangan.

Lebih lanjut, di tengah peristiwa yang menyoroti perjuangan melawan pemerintahan totaliter Tiongkok di Xinjiang, WUC juga mengambil sikap menentang kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Eropa. 

Kelompok ini mendesak Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan menyerukan kerja sama yang lebih besar dari pemerintah Perancis dalam memitigasi taktik penindasan Tiongkok. Sebuah protes juga diselenggarakan di depan Konsulat Tiongkok di Munich untuk menyuarakan ketidakpuasan serupa.

Konferensi tersebut juga mengungkap laporan mengejutkan dari Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, yang mengungkapkan statistik mengkhawatirkan mengenai tingkat penahanan warga Uighur. 

Laporan tersebut menyoroti bahwa dengan sekitar 578.500 warga Uighur yang dipenjara, komunitas tersebut merupakan sepertiga dari total tahanan di penjara Tiongkok. Laporan tersebut juga menguraikan kasus-kasus tokoh terkemuka seperti Rahile Dawut dan Gulshan Abbas yang dipenjara secara tidak adil karena upaya mereka melindungi budaya Uighur.

Selain itu, WUC juga menyerukan tindakan untuk menentang keputusan Inggris yang mengizinkan pekerja paksa mengimpor kapas dari Tiongkok. Selain itu, sebagai bagian dari agenda konferensi, kelompok ini juga menyediakan platform bagi pengungsi Tibet di pengasingan, memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan penindasan terhadap warga Tibet di Tiongkok. 

Diskusi ini juga mengupayakan penuntutan terhadap kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Tiongkok terhadap budaya minoritas. Konferensi empat hari tersebut juga membahas penyelidikan baru-baru ini yang dilakukan oleh Komite Terpilih Amerika Serikat yang bipartisan mengenai genosida Uighur yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok.

Investigasi menemukan bahwa lembaga keuangan besar AS, termasuk MSCI dan BlackRock, telah menyalurkan lebih dari $6,5 miliar ke 63 perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam ekspansi militer Tiongkok dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Uyghur. Investasi ini dikaitkan dengan pengembangan teknologi yang digunakan untuk melakukan genosida Uighur.

Laporan ini mengingatkan perlunya intervensi Kongres untuk mengatasi tren yang mengkhawatirkan ini. Perjanjian ini mengusulkan pembatasan investasi pada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam dan menganjurkan persyaratan pengungkapan yang lebih ketat bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok. 

Dengan menerapkan batasan dan persyaratan seperti itu, tanpa disadari para pembuat kebijakan akan mencegah dukungan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur. 

Selain itu, laporan ini juga menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan sistem keuangan AS terhadap potensi volatilitas pasar akibat investasi pada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran berat tersebut.

Oleh karena itu, acara peringatan 20 tahun Kongres Uighur Dunia berhasil menyoroti perjuangan yang sedang berlangsung untuk hak-hak dan keadilan Uighur, sekaligus menyoroti perlunya tindakan internasional yang mendesak untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban PKT dan afiliasinya atas kejahatan tidak manusiawi mereka. 

Perhatian internasional yang dihasilkan melalui konferensi ini mendapat pujian dari para aktivis hak asasi manusia, dan menganggapnya sebagai langkah signifikan dalam menjamin keadilan bagi mereka yang dituntut secara tidak adil oleh PKT.

Baca artikel Trending menarik lainnya di tautan ini.