Ritel Fashion China Hadapi Ancaman Boikot di Tengah Tuduhan Eksploitasi Warga Uighur

VIVA – Organisasi Save Uyghur, yang didukung oleh organisasi Hak Asasi Manusia 'Justice for All' yang berbasis di Chicago, telah memulai kampanye boikot terhadap toko pakaian online China, Shein, dengan tuduhan bahwa mereka terlibat dalam kerja paksa Muslim Uighur di China.

Seperti dilansir The Hongkong Post, Rabu 17 April 2024, 'Justice for All' mengadvokasi penghentian “genosida China terhadap warga Uighur dan warga Turki lainnya di Turkistan Timur.”

Ketua kampanye Selamatkan Uighur, Arslan Hidayat, mengatakan dugaan penggunaan kerja paksa oleh Shein memperburuk penindasan terhadap masyarakat Uighur.

“Sangat penting bagi umat Islam untuk menggunakan kekuatan konsumen mereka untuk memprotes penggunaan kerja paksa dan untuk menunjukkan solidaritas dengan komunitas Uyghur,” kata Arslan Hidayat seperti dikutip VOA. 

“Adalah kewajiban kita untuk memprioritaskan praktik konsumsi yang etis dan mengadvokasi keadilan bagi masyarakat Uyghur,” tambah Hidayat.

China sudah menyangkal adanya kerja paksa di Xinjiang. Namun, penelitian dan laporan selama bertahun-tahun mensinyalir sesuatu yang berbeda.

Menurut penelitian baru yang ditinjau secara eksklusif oleh POLITICO, wilayah Xinjiang di China terus menjadikan anggota kelompok etnis Uyghur melakukan kerja paksa dua tahun setelah laporan PBB yang memerinci merinci praktik pelecehan tersebut.

Temuan penelitian ini kemungkinan akan menekan anggota parlemen negara-negara Barat untuk lebih membatasi impor produk dari Xinjiang.

Penelitian tersebut, yang berfokus pada tahun 2023 dan awal tahun 2024, menambah semakin banyak bukti bahwa China menggunakan kerja paksa dan kamp interniran massal untuk mengendalikan warga Uighur, sehingga meningkatkan tekanan pada Uni Eropa (UE) untuk menyelesaikan rencana pembentukan blok tersebut. Larangan luas terhadap impor produk yang dibuat dengan kerja paksa.

Wilayah Uyghur di barat laut China bersifat otonom karena Partai Komunis China (PKC) secara konsisten menunjuk suku Han China untuk menduduki jabatan sekretaris partai, posisi politik tertinggi. 

Uighur secara resmi merupakan 45 persen dari populasi Xinjiang, sementara suku Han Cina berjumlah sekitar 42 persen.

Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, sebuah unit paramiliter yang mengawasi output ekonomi serta hukum dan ketertiban, telah membedakan wilayah tersebut dari provinsi lain. 

Para peneliti menyebut entitas tersebut sebagai lembaga kolonial, dan Amerika Serikat serta Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada pejabat senior XPCC.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai sterilisasi paksa dan integrasi etnis yang tidak disengaja telah muncul, sementara sebanyak 1,5 juta warga Uighur diyakini telah dikirim ke kamp-kamp interniran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai meningkatnya ketergantungan negara-negara Barat terhadap Xinjiang sebagai sumber rantai pasokan global mereka. .

Direktur Studi China di Victims of Communism Memorial Foundation yang berbasis di Washington, Adrian Zenz, berpendapat bahwa pemerintah daerah Xinjiang telah melakukan kampanye pendidikan ulang massal dan kebijakan lain yang bertujuan untuk mengasimilasi kelompok Muslim di bawah prinsip “pembangunan berkualitas tinggi.”

Menurut laporan tersebut, “Skema pengalihan tenaga kerja adalah satu-satunya kebijakan kerja paksa yang terkait langsung dengan produksi kapas, tomat dan produk tomat, paprika dan produk pertanian musiman, produk makanan laut, produksi polisilikon untuk panel surya, litium untuk listrik. baterai kendaraan, dan aluminium untuk baterai, badan kendaraan, dan roda.”

Zenz, yang sebelumnya dituduh menyebarkan disinformasi oleh Beijing, menggambarkan kawasan industri di negara tersebut sebagai “tujuan utama untuk bentuk-bentuk pemindahan tenaga kerja yang paling memaksa dan penempatan kerja paksa bagi tahanan pendidikan ulang.”

Departemen Luar Negeri AS, dalam laporannya yang bertajuk Laporan 2019 tentang Kebebasan Beragama Internasional: China, menyatakan bahwa diperkirakan 100.000 warga Uighur dan mantan tahanan etnis minoritas lainnya di China mungkin bekerja dalam kondisi kerja paksa setelah ditahan di pendidikan ulang. kamp.

Berdasarkan laporan Institut Kebijakan Strategis Australia tahun 2020 yang berjudul Uighur Dijual dan studi Adrian Zenz, Beyond the Camps: Skema Jangka Panjang Kerja Paksa, Pengentasan Kemiskinan, dan Kontrol Sosial di Xinjiang di Beijing, China telah dimasukkan dalam Daftar Barang yang Diproduksi oleh Anak-anak Buruh Kerja Paksa (Daftar TVPRA) sejak tahun 2009. 

Pada tahun 2020, Biro Urusan Perburuhan Internasional (ILAB) menambahkan lima barang yang diproduksi melalui kerja paksa oleh minoritas Muslim di China ke dalam Daftar TVPRA edisi 2020. Barang-barang tersebut antara lain sarung tangan, produk rambut, tekstil, benang/benang, dan produk tomat. 

Kemudian pada tahun 2021, ILAB menambahkan barang tambahan, Polysilicon, yang diproduksi melalui kerja paksa oleh minoritas Muslim di China.

Namun, setelah menghadapi reaksi keras atas dugaan kerja paksa Uyghur, juru bicara Shein, yang dikenal dengan pakaiannya yang terjangkau secara global, mengatakan bahwa pengecer tersebut tidak memiliki kebijakan toleransi terhadap kerja paksa.

“Kami menganggap serius visibilitas di seluruh rantai pasokan kami, dan kami berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia. Untuk mematuhi undang-undang AS, kami mewajibkan produsen kontrak kami untuk hanya mengambil kapas dari wilayah yang disetujui,” kata juru bicara Shein seperti dikutip VOA.

Sementara itu, kekhawatiran seputar praktik pengadaan merek tersebut juga meluas ke penggunaan kapas Xinjiang. 

Uji laboratorium yang dilakukan oleh Bloomberg pada bulan November 2022 mengungkapkan bahwa pakaian pengecer mode cepat China tersebut mengandung serat yang bersumber dari kapas Xinjiang, yang dilarang di Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur. 

Undang-undang tersebut, yang disahkan pada bulan Juni 2022, melarang impor dari Xinjiang dan barang-barang yang diproduksi oleh warga Uighur yang diduga dipaksa bekerja dengan upah minimal, kecuali perusahaan dapat menunjukkan tidak adanya kerja paksa.

Meskipun AS membatasi impor Xinjiang, pengiriman Shein sering kali menghindari pengawasan melalui aturan de minimis, yang mengecualikan paket di bawah $800 dari pemeriksaan bea cukai, sehingga memungkinkan mereka memasuki AS tanpa pemeriksaan menyeluruh, menurut laporan.

Shein, yang telah mempromosikan produknya melalui influencer media sosial, termasuk Muslim, didirikan pada tahun 2012 dan didukung oleh Sequoia Capital yang berbasis di California dan IDG Capital yang berbasis di China. Perusahaan ini telah berkembang menjadi raksasa mode cepat yang menargetkan konsumen Generasi Z di luar China.

Pada tahun 2019, Shein memindahkan kantor pusatnya dari China daratan ke Singapura dan beroperasi di lebih dari 150 negara dan wilayah.

Menurut laporan Financial Times, total penjualan Shein mencapai $45 miliar pada tahun 2023, dan laba tahun lalu hampir tiga kali lipat dari tahun 2022 menjadi lebih dari $2 miliar.