Profil Irjen Daniel Kapolda Papua Barat yang Minta Maaf Gegara Anak Buah Salah Ketik 'Manusia Purba'

Papua Barat – Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga tengah jadi sorotan setelah mengaku salah dan meminta maaf kepada masyarakat terkait insiden salah ketik yang dilakukan oknum anggota Polresta Sorong mengenai ‘manusia Papua’ menjadi ‘manusia Purba’.

Permintaan maaf tersebut berkaitan dengan masalah surat penolakan izin demo Aliansi Masyarakat Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua yang dikeluarkan jajaran Polresta Sorong.

Daniel dinilai bergerak cepat menangani persoalan ini agar tidak menimbulkan kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Diketahui akibat insiden salah ketik ini para tokoh adat sempat murka.

Guna meredam amarah tokoh adat, Daniel membuat pertemuan tatap muka dengan seluruh tokoh adat dan tokoh pemuda se-Papua Barat Daya di Gedung Lambertus Jitmau, kompleks Kantor Walikota Sorong, Sabtu, 12 Agustus lalu.  

“Saya minta maaf dan saya bilang saya yang bertanggung jawab. Saya yang salah, jangan anak buah saya yang disalahkan, atas kesalahan dari Brigadir Satu Faisal Akbar. Bapak Ibu cukup salahkan saya,” ujarnya di hadapan tokoh adat dalam acara itu.

Pria kelahiran 1968 itu dianggap piawai meredam konflik di tanah Papua, padahal ia baru ditunjuk oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolda Papua Barat pada Juni 2022 lalu. Dia menggantikan Irjen Tornagogo Sihombing.

Diketahui pergantian Kapolda Papua Barat ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/ 1214 / VI/ KEP./ 2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/ 756 / VI/ tanggal 20 Juni 2022.  

Jabatan Kapolda pertama kali diemban oleh Daniel. Apaun, sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Papua Barat, lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol 1990 ini bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri selama dua tahun sejak 2020.

Selain itu, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga juga pernah menduduki beberapa posisi penting di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, diantaranya, Dirtipideksus dan Karobinopsnal (2019), Wadirtipideksus dan Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum (2017) serta Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum (2014).