Akbar Tandjung

VIVA.co.id – Akbar Tandjung lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 14 Agustus 1945. Akbar Tandjung merupakan putera dari pasangan Zahiruddin Tandjung dan Siti Kasmijah. Akbar lahir dari keluarga besar, ia merupakan anak ke 13 dari 16 bersaudara, empat dari saudara Akbar meninggal sebelum mereka tumbuh dewasa. Akbar Tandjung menikah dengan Krisnina Maharani, dan dikaruniai empat orang putri yang bernama Fitri Krisnawati, Karmia Krissanty, Triana Krisandini, dan Sekar Krisnauli.

Akbar bersekolah di Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah. Ia tinggal bersama dengan tantenya. Setelah itu, ia pindah sekolah ke SR Nasrani di daerah Sibolga. Walaupun dia bersekolah di tempat non Islam, Akbar tetap mendapatkan pendidikan Islam dari orang tuanya dan sekolah madrasah.

Saat sekolah menengah, Akbar sempat sekolah di Medan, namun setelah itu hijrah ke Jakarta, Akbar pun pindah ke SMP Perguruan Cikini. Setelah lulus dari SMP, ia melanjutkan ke SMA Kanisius. Setelah lulus SMA tahun 1964, Akbar melanjutkan ke Universitas Indonesia (UI) Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro dan berhasil menggondol gelar insinyur.

Sejak kuliah, Akbar sudah terlibat aktif di organisasi kemahasiswaan. Akbar Tandjung bergabung dengan organisasi Himpunanan Mahasiswa Islam (HMI). Akbar menduduki posisi tertinggi sebagai Ketua Umum PB HMI pada periode 1972-1974. Akbar juga aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). 

Setelah KAMI bubar, akhirnya dibentuk Laskar Ampera Arief Rachman Hakim.  Pada tahun 1973, ia juga ikut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), bahkan  ia menduduki posisi sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode tahun 1978-1981.

Karier politiknya, Akbar memilih bergabung dengan Partai Golkar, organisasi penguasa saat orde baru berkuasa. Dia mulai aktif pada tahun 1974-an. Akbar juga menjadi anggota DPR RI mewakil Provinsi Jawa Timur periode 1977 -1988. 

Setelah itu, dia diminta oleh Presiden Soeharto untuk menjadi menteri. Dia beberapa kali menjadi menteri di kabinet Presiden Soeharto.Dia dipercaya menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (1988-1993), Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman (1998). 

Saat rezim Orde Baru runtuh, dia ditunjuk oleh Presiden BJ. Habibie, yang menggantikan Soeharto, menjadi  Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)

Bersamaan lahirnya Era Reformasi, pemilu secara demokratis digelar pertama kalinya,  Akbar berhasil membawa Partai Golkar selamat dari ancaman pembubaran dari rezim Reformasi dan berhasil ikut pemilu 1999. Akbar yang saat itu menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar terpilih sebagai anggota DPR sekaligus menjadi Ketua DPR RI periode 1999-2004.

Setelah itu, Akbar memilih konsisten tetap di Partai Golkar, meskipun dia tidak terpilih kembali untuk periode 2004-2009 yang dimenangi Jusuf Kalla waktu itu. Pada periode berikutnya, dia menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar saat kepemimpinan Aburizal Bakrie periode 2009-2014. Pada periode berikutnya, dia kembali menjadi ketua dewan pembina DPP Golkar periode 2014-2016 dibawah pimpinan yang sama dari hasil munas Bali.

Pasca Munaslub Golkar di Bali pada 2016, gabungan Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, ia tetap bergabung dengan Golkar. Ia diminta menjadi wakil ketua  Dewan Kehormatan Golkar mendampingi B.J Habibie untuk periode 2016-2019.

***
BIODATA

              
PENDIDIKAN

• SR Muhammadiyah, Sorkam, Tapanuli Tengah
• SR Nasrani, Medan
• SMP Perguruan Cikini, Jakarta
• SMA Kanisius, Jakarta
• S1, Fakultas Teknik Universitas Indonesia

KARIER

• Ketua Umum PB Himpunan Mahassiwa Islam (HMI),1972-1974
• Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)
• Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), 1978-1981
• Anggota DPR RI, 1977 -1988 
• Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Kabinet Pembangunan V, 1988-1993
• Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet Pembangunan VI, 1993-1998
• Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman,1998
• Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan, 1998-1999
• Anggota FKP DPR RI Mewakili Propinsi Jawa Timur, 1977 -1988
• Wakil Sekretaris FKP DPR RI, 1982-1983
• Sekretaris FKP-MPR RI, Anggota Badan Pekerja MPR RI, 1987-1992
• Sekretaris FKP MPR RI, Anggota Badan Pekerja MPR RI, 1992-1997
• Wakil Ketua FKP MPR RI, 1997-1998
• Wakil Ketua Fraksi FKP MPR RI, Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR RI,1997 -1999
• Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, 1999-2004
• President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization), 2002 -2003
• President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Member), 2003 

PENGHARGAAN

• Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Pemerintah Republik Indonesia (1992)
• Kruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Pemerintah Kerajaan Belanda (1996)
• Bintang Republik Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (1998)