Sanksi WADA Satukan Warga Lombok, Merah Putih Berkibar saat WSBK

VIVA – Sanski Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) berbuntut panjang. Salah satu yang bisa merasakan dampaknya adalah gelaran World Superbike (WSBK) yang akan digelar di Sirkuit Mandalika, November 2021 mendatang.

Karena sanksi WADA ini, nantinya bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan di ajang internasional. Dan itu akan berlaku ketika Sirkuit Mandalika jadi tuan rumah WSBK.

Warga Lombok bersatu dalam menanggapi hal ini. Mereka akan bergerak mengibarkan bendera Merah Putih di setiap rumah, sepanjang jalan, bahkan mengelilingi luar Sirkuit Mandalika.

"Kalau saat WSBK, bendera Indonesia masih dilarang berkibar di Mandalika (Sirkuit Mandalika), kita lawan!" kata Aktivis Gerakan Pemuda NTB, Dian Sandi, Kamis, 21 Oktober 2021.

Ribuan bendera nantinya akan berkibar di Pulau Seribu Masjid. Ini adalah bentuk perlawanan kepada WADA dengan cara kreatif.

"Kami mengajak teman-teman muda untuk melakukan perlawanan tapi dengan cara-cara yang kreatif, seperti memasang bendera di sepanjang jalan BIL - Mandalika, rumah-rumah warga dan di sekitar sirkuit," katanya.

"Kira-kira 10 ribu bendera cukuplah. Kita galang bantuan dari berbagai pihak dan teman-teman pemuda, aktivis, OKP nanti yang pasang," imbuhnya.

Berharap Menpora Gerak Cepat

Sementara, Direktur Lombok Global Institut (Logis), M. Fihirudin, meminta agar Menpora lebih serius mengurus segala permintaan WADA, agar Indonesia dapat mengibarkan bendera. Karena dari ajang ini, diharap sorotan dunia bakal tersedot.

"Kemenpora harus segera berkomunikasi dengan WADA. Karena sangat lucu, event yang menjadi sorotan dunia, tapi bendera merah putih tidak bisa dikibarkan," ujarnya.

Sanksi WADA, kata Fihirudin tidak boleh berlarut-larut hingga pergelaran WSBK dan MotoGP, karena itu menunjukkan Indonesia berdaulat di mata dunia. Padahal ini kesempatan perdana Sirkuit Mandalika untuk pamer keindahan dan kelayakan dalam menggelar ajang adu kebut berskala internasional.

"Ini justru menunjukkan negara kita tidak berdaulat di mata dunia," cetusnya.