MotoGP Indonesia, Presiden Minta Kemenpora Mengkaji Lagi

VIVA.co.id – Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S Dewa Broto mengatakan, sampai sejauh ini Sirkuit Sentul masih menjadi pilihan utama untuk gelaran MotoGP di Indonesia. Hal itu lantaran Palembang yang disebut bersedia belum mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

Gatot menyebutkan, Menpora telah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, untuk membahas rencana MotoGP di Indonesia. Hal itu setelah Menteri Pemuda dan Olahraga mengirimkan surat 10 hari lalu.   

"Tadi ada rapat tentang MotoGP, pihak Sentul sempat up and down. Lalu, mereka siap menyelenggarakan MotoGP, termasuk tidak akan memakai dana APBN. Lalu, Pak Mmenteri (Imam Nahrawi) berkirim surat 10 hari lalu. Dalam surat itu disebutkan, pemerintah akan membantu dalam bentuk commitment fee," kata Gatot saat di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.   

Menurut Gatot, ada beberapa poin yang disampaikan dalam rapat tersebut. Gatot menjelaskan, poin pertama adalah presiden meminta kontrak antara Sentul, Kemenpora dan Kementerian Pariwisata harus jelas. 

Kementerian Pariwisata memang tertarik menganggarkan dana untuk gelaran MotoGP di Indonesia. Namun, Gatot menuturkan, Kementerian Pariwisata menginginkan adanya payung hukum yang berupa Keputusan Presiden (Keppres).     

"Poin intinya adalah semua dikembalikan ke Kemenpora. Untuk itu, Kemenpora diminta untuk melakukan kajian secara komprehensif. Salah satunya juga saat negara memberikan commitment fee, nantinya apa yang akan diperoleh negara. Presiden berharap untuk perjanjian MotoGP tetap business to business (B to B)," ujarnya. 

Gatot menuturkan, batas akhir perjanjian antara Sentul dan pemegang hak komersial MotoGP, Dorna Sport, adalah akhir Juni 2016. Jika sampai batas waktu tersebut belum ada penandatanganan, maka MotoGP 2017 batal digelar di Indonesia. (one)