Audisi PB Djarum Sama Sekali Tak Langgar UU SKN

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto
Sumber :
  • Antarafoto

VIVA – Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan, Audisi PB Djarum sudah seharusnya berjalan. Sebab, lewat audisi tersebut, negara terbantu terkait pembinaan usia dini di bidang bulutangkis.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S Dewa Broto, menyatakan tak ada pasal di Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang dilanggar oleh PB Djarum dalam menyelenggarakan audisi.

Gatot pun mengakui Audisi PB Djarum begitu sentral perannya dalam urusan regenerasi bulutangkis di Indonesia. Tak dihindari, PB Djarum selama ini memang banyak menyumbangkan pemain top untuk Indonesia.

Liem Swie King, Rudy Hartono, Christian Hadinata, Susy Susanti, Tontowi Ahmad, hingga Kevin Sanjaya, adalah barisan jebolan PB Djarum.

"Audisi Djarum sama sekali tak melanggar UU SKN. Kami tak memihak ke mana pun. Dan, perlu digarisbawahi, ada perbedaan persepsi antara Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia," kata Gatot kepada VIVAnews, Selasa 10 September 2019.

"Penting sekali kehadiran Audisi Djarum, mengingat APBN untuk olahraga begitu terbatas dan harus dibagi ke cabang lainnya. Peran swasta memang dibutuhkan. Sikap Kemenpora, sama dengan surat terbuka Pak Menteri Imam Nahrawi, mendukung terus digelarnya audisi," lanjutnya.

Gatot menambahkan, sebenarnya Kemenpora ingin menggelar mediasi antara Djarum dengan KPAI. Sejatinya, pertemuan digelar hari ini.

Namun, rencana urung terlaksana karena berbagai hal. Akhirnya, ada wacana pertemuan digelar pada Rabu 11 September 2019.

"Rencananya besok. Mudah-mudahan, semua bisa hadir. Ini harus ditemukan solusinya. Sebab, dampaknya begitu besar," jelas Gatot.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi X, Mujib Rohmat, menyatakan dalam mediasi, tak cuma Imam yang akan menjadi penengah. Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Erick Thohir, juga akan menjadi mediator dalam pertemuan tersebut.

"Harus ada solusi yang baik. Rencananya, Erick Thohir akan menjadi mediator. Djarum juga harus bisa menerima kritik," ujar Mujib. (one)