Anggota DPR Dukung Perbaikan Tata Kelola Keamanan Laut

VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia melalui pembentukan legislasi setelah adanya evaluasi menyeluruh implementasi PP Nomor 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH). 

"DPR tentu sangat mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut setelah melihat banyak dinamika dan evaluasi serta betapa strategisnya Indonesia harus menjaga keamanan lautnya," kata Christina dalam seminar tentang Keamanan Laut yang diselenggarakan Indonesia Ocean Justice Inisiative (IOJI) di Jakarta, Rabu (5/7).

Menurut dia, upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia termasuk mendorong segera diselesaikannya draft Perpres Kebijakan Nasional KKPH.

Christina menilai adanya Peraturan Pemerintah dan Perpres menyangkut keamanan laut menjadi langkah awal untuk masuk ke fase koordinasi sekaligus evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan kemungkinan peningkatan ke dalam bangunan kebijakan atau pelembagaan yang lebih permanen. 

"Maka pintu masuk awal bisa melalui evaluasi PP dan Perpres untuk selanjutnya merumuskan regulasi yang baru, termasuk memberi masukan bagi draft Perpres Kebijakan Nasional KKPH. Dari inisiatif masyarakat dan stake holder terkait tentu masukan-masukan tersebut akan jadi materi juga bagi DPR RI," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan kompleksitas masalah keamanan laut di Indonesia sangat mustahil diserahkan urusannya kepada satu lembaga saja.

Namun menurut dia, banyak instansi juga membuat repot karena adanya tumpang tindih kewenangan dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang kurang efisien.

"Maka upaya perampingan tentu harus dipikirkan tetapi tidak juga tunggal karena wilayah perairan kita yang sangat luas. Kerumitan yang sama juga dialami berbagai negara lain, kita bisa belajar dari pengalaman mereka sembari  tetap berupaya mencari formula terbaik bagaimana tata kelola keamanan laut bisa dilakukan lebih optimal," jelas Christina.

Christina menilai tata kelola keamanan laut sangat penting karena dinamika tantangan yang ada, seperti diproyeksikan 20 tahun ke depan tantangan keamanan laut bukan lagi tantangan yang biasa-biasa saja atau konvensional seperti yang biasa dihadapi selama ini seperti illegal fishing, people smuggling, atau perdagangan narkotika. 

Menurut dia, tantangan ke depan jauh lebih kompleks, misalnya saja perubahan iklim, eksploitasi sumber daya berlebihan, kerusakan ekosistem laut, hingga maraknya aktvitas militer-intelijen kelautan dengan menggunakan teknologi tinggi.

"Ini harus dijawab dengan cara-cara baru yang tidak biasa. Inilah juga pentingnya perbaikan tata kelola keamanan laut untuk segera kita rumuskan dan lembagakan," katanya.