Bersama Pemda, Bea Cukai Optimalkan DBH CHT Efektif dan Tepat Guna
- Bea Cukai
VIVA – Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) terus dioptimalkan oleh pemerintah. Bea Cukai bersama pemerintah daerah (Pemda) secara kontinu melakukan sinergi, koordinasi, dan monitoring evaluasi untuk mendukung hal tersebut. Hal ini dilakukan Bea Cukai di tiga wilayah, masing-masing di Bogor, Banjarnegara, dan Banyuwangi.
Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengatakan bahwa koorinasi, sinergi dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk awalan dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DBH CHT selanjutnya. Ini juga menjadi salah satu aspek penilaian dalam pengelolaan DBH CHT dalam menentukan rencana kegiatan dan menganggarkan pembiayaan kegiatan selama satu tahun. “Jadi ini dilakukan agar pengelolaan dan pemanfaatan DBH CHT dapat lebih efektif, tepat guna, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Bea Cukai Bogor mengawali rangkaian kegiatan pemanfaatan DBH CHT dengan menerima kunjungan dari Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, Satpol PP Kabupaten Bogor, serta Bagian Hukum Kabupaten Cianjur (05/05). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka koordinasi terkait program–program DBH CHT selama tahun berjalan.
“Penting dibahas tentang rencana kerja beserta alokasi anggaran biaya sehingga kinerja DBH CHT dapat lebih optimal,” ujar Hatta.
Kemudian di Banjarnegara, Satpol PP Banjarnegara bersama Bea Cukai Purwokerto menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan barang kena cukai (BKC) ilegal pada Selasa (09/05). Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan kolaborasi pengumpulan informasi operasi pasar. “Ini penting, jadi sebelum melaksanakan tugas bersama, para penegak hukum sudah memahami ketentuannya,” tegas Hatta.
Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dan Bea Cukai Banyuwangi melakukan kegiatan monev DBH CHT triwulan I tahun 2023, sebagai evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan penegakan hukum di bulan-bulan selanjutnya (11/05). “Kegiatan ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kebermanfaatan DBH CHT di bidang penegakan hukum sehingga dapat diciptakan suatu program yang tepat sasaran dan menghasilkan output lebih baik dari tahun sebelumnya,” pungkas Hatta.