Anggota DPR minta Pemda lakukan mitigasi daerah rawan karhutla

VIVA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Agustiar Sabran meminta pemerintah daerah (pemda) se-Kalimantan Tengah melakukan mitigasi terhadap daerah-daerahnya yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut dia, melalui mitigasi tersebut, daerah-daerah rawan karhutla kemudian menyiapkan sejumlah peralatan dan armadanya.

"Diharapkan bahaya karhutla di Kalteng tidak akan terjadi karena setiap daerah sudah mengantisipasi terkait hal tersebut," katanya, Jumat.

Dia menuturkan, selama ini pemerintah provinsi (pemprov) setempat juga selalu berkoordinasi dengan pemda se-provinsi setempat membahas terkait bahaya karhutla yang kapan saja bisa mengancam setiap daerah.

Bahkan dengan menganggarkan dana penanganan karhutla tentunya tidak akan terjadi, asalkan setiap instansi saling support dan bahu membahu menanggulangi persoalan tersebut yang sempat terjadi dengan kondisi yang cukup parah pada 2005 lalu.

"Jangan pernah sepelekan terkait bahaya karhutla tersebut, karena karhutla bisa saja terjadi apalagi cuaca di Kalteng saat ini cukup panas dan mencapai angka 35 derajat celcius," katanya.

Ditambahkan Agustiar Sabran yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng selain pemda, personel TNI dan Polri yang berada di daerah itu juga turut terlibat dalam mencegah terjadinya karhutla.

Namun apabila ada unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan, tentunya Polda Kalteng tidak segan-segan menindak tegas pelakunya. Karena perbuatan tersebut selain dapat mengganggu keamanan di provinsi setempat.

"Kalau karhutla terjadi tentunya banyak yang akan dirugikan seperti kesehatan masyarakat terganggu, roda perekonomian juga terganggu dan yang terparah adalah asap dari karhutla juga sampai ke negara tetangga yakni Malaysia," bebernya.

Di lain pihak, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beberapa waktu lalu menegaskan, bahwa Pemprov Kalteng di 2023 ini menganggarkan dana penanganan karhutla dan bencana banjir yang kapan saja terjadi di daerah setempat sebesar Rp100 miliar.

"Kalau anggaran sudah tersedia, maka penanganannya juga akan efektif. Untuk tahun ini pemprov menganggarkan Rp100 miliar untuk penanganan dua bencana yaitu karhutla dengan banjir yang kapan saja bisa terjadi," ungkapnya.

Sebelumnya personel Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung sudah beberapa kali menggelar pasukan serta sarana prasarana untuk penanganan karhutla dan banjir di Kalteng.

Pada intinya ketika dua bencana itu terjadi para personel yang disiagakan, siap melaksanakan sesuai tugas dan tupoksinya dalam penanganan hal tersebut.