Gus Halim : Pemerintah Desa Harus Bersinergi dengan Stake Holder Desa

VIVA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar optimistis sinergitas dan kolaborasi supra desa dengan stakeholder terkait dapat mempercepat pembangunan desa.

Ket. Photo: Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, PDTT Memberikan Sambutan, Arahan dan Membuka Kegiatan Workshop Nasional Akselerasi Sinergitas Antar Stakeholder

Pemerintah Desa pun diminta aktif membuka potensi kerja sama dengan para pihak baik antar instansi pemerintah maupun kalangan swasta.

"Masih terlalu banyak yang tidak bisa dilakukan oleh desa secara sendiri. Oleh karena itu, diperlukan apa yang biasa kita sebut dengan supra desa. Sehingga, apa yang dilakukan kepala desa dalam mendukung berbagai hal potensi yang dimiliki oleh desa itu bisa dilakukan dengan efektif, efisien, dan berdampak langsung pada desa," kata Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim dalam Workshop Akselerasi Sinergitas Antar Stakeholder di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Gus Halim menyampaikan bahwa peran supra desa dapat mendukung, mengefektifkan dan mempercepat pembangunan di desa. Hal itu dilakukan oleh lokal desa sendiri dengan melibatkan masyarakat desa.

"Jadi, semua stakeholder akan terlibat dengan maksimal didesa. Karena itu, kita secara terus menerus mengupayakan pembangunan desa mengalami percepatan dalam segala hal," urainya.

Menurut Gus Halim, saat ini yang menjadi tantangan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga, Kemendes PDTT berupaya meningkatkan SDM bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan NGO.

"Kita juga menggandeng semua stakeholder terkait agar juga menjadi bagian penting. Ini dilakukan supaya peningkatan sumber daya manusia di desa sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," ungkapnya.

Selain itu Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), lanjut Gus Halim, menjadi salah satu solusi percepatan peningkatan SDM.

"Untuk itu saya mengajak kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari provinsi maupun kabupaten untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan Bupati dan pengambil kebijakan di daerah, agar tidak segan-segan untuk mengalokasikan anggaran di APBD masing-masing," katanya.

RPL Desa sudah dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dan Blora. Saat ini sedang dipersiapkan penerapannya di berbagai kabupaten yang membutuhkan percepatan peningkatan SDM melalui RPL Desa.

"Dengan RPL Desa seperti dilaksanakan di Bojonegoro dan Blora, maka S1 yang seharusnya 4 tahun akan cukup ditempuh dengan 2 tahun untuk menyelesaikannya," sebutnya.

Hal itu karena dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diberikan afirmasi, diberikan apresiasi, diberikan rekognisi sehingga bisa diberikan konversi menjadi SKS.

"Sehingga dari 170 sekian SKS bisa separuhnya itu hasil konversi atas pengalaman yang dibuktikan dengan berbagai hal dalam kurun waktu yang ditentukan. Dan Ini sangat membantu dan sangat cepat di dalam upaya percepatan peningkatan SDM di desa," paparnya.

Gus Halim berharap para stakeholder baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, NGO, perguruan tinggi dan lainnya yang ada di supra desa dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam percepatan pembangunan di desa.

"Berharap semua yang ada di supra desa betul-betul bisa memberikan dukungan maksimal bagi percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa," pungkasnya.