Sinergi Antarinstansi Dorong Implementasi NLE

VIVA – Sejak diinisiasi pada pertengahan tahun 2020, program National Logistics Ecosystem (NLE) yang merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2020 telah mulai menghadirkan jaringan ekosistem logistik barbasis digital secara bertahap dan berkelanjutan.

"Seperti yang kita ketahui, NLE merupakan ekosistem logistik nasional yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang dan sebaliknya. Dengan mengacu pada empat pilar, yaitu simplifikasi proses bisnis pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan dan fasilitas pembayaran, serta tata ruang kepelabuhan, NLE diharapkan mampu mendorong biaya logistik yang kompetitif dan transparansi layanan-layanan logistik," kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana.

Pembangunan dan penyempurnaan sistem information technology (IT) yang merupakan backbone NLE terus dilakukan. Di sektor layanan logistik pemerintahan, NLE hadir dengan layanan Single Subsmission (SSm) yang meliputi SSm Pabean Karantina, SSm Pengangkut, dan SSm Perizinan. Layanan-layanan lainnya yang menjadi bagian dari program NLE yaitu DO Online, SP2 Online, Autogate/Gate System, Single Truck ID (STID).

Beberapa sistem lainnya, menurut Hatta hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan, yaitu sistem Single Billing PNBP dalam rangka SSm Pengangkut yang sedang dikembangkan oleh Kemenkeu dan sistem Terminal Booking System (TBS) oleh Pelindo. Dengan melibatkan dukungan lebih dari lima belas kementerian/lembaga, potensi membangun sistem layanan logistik nasional yang lebih efisien terasa semakin terbuka.
"Dari sektor kolaborasi dengan platform-platform logistik sektor bisnis, saat ini NLE telah terkolaborasi dengan platform trucking, warehouse, vessel, dan depo. Tahapan berikutnya adalah mematangkan dan memperluas kolaborasi dengan sebagian besar entitas logistik (baik sektor pemerintah maupun swasta) ke dalam ekosistem yang telah dibangun sesuai perannya masing-masing, serta mendorong pemanfaatan layanan yang tersedia," ujarnya.
Sistem layanan NLE saat ini telah diterapkan secara bertahap menyesuaikan kondisi dan level maturity system pada empat belas lokasi pelabuhan nasional, sesuai dengan target implementasi dalam Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Batam, Makassar, Merak, Balikpapan, Samarinda, Kendari, Palembang, Dumai, Lampung, dan Pontianak. 

Disebutkan Hatta memasuki triwulan III tahun 2022, telah dimulai secara bertahap penilaian melalui metode survei persepsi terhadap beberapa layanan NLE yang dinilai sudah dapat terukur efektivitasnya. Survei dilakukan bekerja sama dengan lembaga independen Prospera yang meliputi layanan SSm QC, SSm Perizinan, DO Online, SP2 Online, dan Gate System, dan Trucking. Saat ini juga tengah dibahas dibahas rencana pengukuran cost logistic bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan World Bank. Penjajakan awal terkait pengukuran ini juga akan dikolaborasikan dengan Bappenas.

Pada sisa triwulan akhir tahun 2022, saat ini Tim Teknis NLE bekerja sama dengan entitas terkait sedang berupaya mengakslerasi penyelesaian beberapa rencana aksi tindak lanjut yang dinilai perlu diprioritaskan, antara lain seperti penyelesaian satu siklus inbound dan outbound, penyempurnaan sistem dan pengembangan fitur NLE, dan peningkatan utilisasi pada produk/layanan NLE yang telah berjalan.

"Kolaborasi dengan asosiasi, pelaku usaha, dan instansi pemerintah yang terintegrasi, diharapkan mampu menyukseskan penataan ekosistem logistik di pelabuhan-pelabuhan nasional. Mari bersama kita dukung NLE dan berpartisipasi dalam program ini demi terciptanya penurunan biaya logistik dan pertumbuhan sektor industri!" tutup Hatta.