LAN Selenggarakan SIKK,Pengalaman Terbaik Pengelolaan Kebijakan Publik

VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terus mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) serta penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA dalam kegiatan Seminar Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bertema “Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik” yang diselenggarakan secara blended di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/12).

“IKK merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan (Indeks Kualitas Kebijakan/IKK) berbasis teknologi informasi yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pada Instansi Pemerintah, IKK ini juga telah diadopsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu komponen atau indeks pengukuran capaian Reformasi Birokrasi 2020-2024,” jelas Tri Widodo.

Lebih lanjut, Tri Widodo menjelaskan dalam upaya menciptakan kebijakan yang berkualitas, kita dihadapkan pada tantangan global, berdasarkan data yang dirilis Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa peringkat kualitas kebijakan Indonesia dalam dasawarsa akhir ini masih berada dibawah negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini juga diperparah dengan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tentu saja ini menjadi faktor kompleksitas dalam merumuskan kebijakan.

“Oleh karena itu, IKK merupakan manifestasi komitmen kolektif kita untuk membangun kebijakan yang berkualitas berbasis bukti. IKK sendiri juga memiliki manfaat strategis tidak hanya  meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah melainkan juga membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge policy dalam peningkatan kualitas kebijakan,” paparnya.

Hal senada diungkapkan, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si mengatakan, RB merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintah menjadi bersih, efektif dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, selama lebih dari sepuluh tahun terakhir pemerintah telah melakukan berbagai upaya mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan mendorong reformasi regulasi.

“Setidaknya terdapat dua sasaran dalam reformasi regulasi ini, yang pertama adalah terciptanya regulasi yang sederhana dan humanis, dan yang kedua, terciptanya regulasi yang efektif untuk memecahkan permasalahan pembangunan nasional, maka perumusan kebijakan yang berbasi bukti menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi regulasi ini,” ungkapnya.

Erwan Agus Purwanto juga mengapresiasi langkah LAN menyusun instrumen indeks kualitas kebijakan. Diharapkan melalui IKK ini dapat terimplementasi di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sehingga reformasi regulasi dapat terwujud.

Dalam kesempatan yang sama juga, Head of Teladan Civil Service Leadership Development, Tanoto Foundation, Aryani Savitri mengungkapkan tantangan lain kebijakan Publik di Indonesia adalah masih banyaknya kebijakan yang tumpang tindih yang menciptakan ketidakpastian hukum serta birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, oleh karena itu Tanoto Foundation bekerja sama dengan LAN untuk mengembangkan Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan (SIKK), dan diharapkan SIKK menjadi sistem informasi yang dapat dipercaya (kredibel) dan mudah digunakan (user friendly) bagi para ASN.

“LAN merupakan mitra strategis yang terus mengembangkan kapasitas dan kemampuan ASN khususnya terkait akselerasi pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan ASN unggul menuju Indonesia Emas 2045, dan diharapkan kerja sama ini akan terus berlanjut dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, harapnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan, Dra. Elly Fatimah, M.si  mengatakan kegiatan Seminar IKK ini merupakan rangkaian terakhir kegiatan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang diselenggarakan oleh LAN bekerja sama Tanoto Foundation yang diharapkan melalui kegiatan ini dapat saling berbagi pengalaman di dalam mempraktekkan penyusunan kebijakan berbasis bukti serta menjadi Trigger bagi tumbuhnya kesadaran para pembuat kebijakan terhadap kebijakan yang dihasilkannya.

Sejak IKK di-launching pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga saat ini, terdapat sejumlah 236 instansi yang berpartisipasi dalam pengukuran IKK yang terdiri dari 23 Kementerian, 38 Lembaga, dan 175 Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut, 128 instansi telah menyelesaikan pengisiannya dengan kebijakan sejumlah 478 kebijakan.

Dalam seminar ini dipaparkan sepuluh instansi terpilih yang dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu a) Inovatif;  b) Berbasis Bukti ; c)  Inklusif; d) komunikatif;  dan  e) Responsif.

Adapun sepuluh instansi yang memaparkan hasil kebijakannya adalah :
- Kategori Inovatif : Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
- Kategori Berbasis Bukti : Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Kategori Komunikatif : Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Payakumbuh
- Kategori Inklusif : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Kategori Responsif : Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)