Prof. Dr. Mohommad Mahfud MD.,S.H.

Sampang, Madura, 13 Mei 19573
s/d
Sekarang

Pakar hukum tata negara asal Madura ini makin lengkap keahliannya dengan jabatan yang pernah dimilikinya. Mulai dari dosen, eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Ia jadi menteri, anggota DPR, dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD mendudukinya secara beruntun dalam jejak kariernya.

Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957 dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadidjah. Inisial MD dibelakang namanya berasal dari nama ayahnya karena saat di SMP ada dua orang anak mempunyai nama yang sama bernama Mahfud, maka untuk membedakannya ditambahkan MD.

Sejak kecil Mahfud menempuh dua jenis pendidikan, pendidikan agama dan umum. Pagi hari belajar umum di sekolah dasar dan sore harinya sekolah agama di madrasah. Lulus dari SD, Mahfud melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.

Setelah lulus pendidikan setingkat SMA, Mahfud melanjutkan ke dua perguruan tinggi sekaligus. Dia mengambil Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Namun, ia lebih fokus di Hukum Tata Negara dan tidak melanjutkan di Sastra Arab. Dengan nilai bagus yang diperoleh Mahfud memudahkannya mendapatkan beasiswa untuk membiayai kuliahnya.

Setelah menggondol gelar sarjana hukum pada usia 26 tahun, Mahfud langsung memulai kariernya sebagai dosen di kampus almamaternya UII. Di tengah kesibukannya menjadi dosen, dia tetap mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UGM.

Puncaknya dia menjadi  Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000, dalam usia yang terbilang masih muda yakni 43 tahun. Nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid.

Setelah tidak menjadi eksekutif lagi, Mahfud melirik terjun ke dunia legislatif. Awalnya, dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, tapi akhirnya memilih mantap ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pertai yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid.

Pada pemilu 2004, Mahfud terbukti terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009. Di masa jabatannya berakhir di DPR, pada 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013. Seperti dilansir dari situs MK, ketegasan, kelugasan, dan kejujuran Mahfud saat memimpin Mahkamah Konstitusi semakin membawa harum namanya dan lembaga yudikatif tersebut.

Dia menjadi salah satu pakar hukum tata negara yang menjabat tiga lembaga negara berbeda secara beruntun; lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di tengah kesibukannya, ia juga aktif di berbagai organisasi ke masyarakatan dan profesi. Ia didaulat menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).


KELUARGA      
Istri          : Zaizatun  Nihayati
Anak        : Mohammad Ikhwan Zein
                  Vina Amalia
                  Royhan Akbar

PENDIDIKAN
Madrasah Ibtida'iyah, Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura.
SD Negeri Waru Pamekasan, Madura.
Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), Pamekasan, Madura
Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta.
S1, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
S1, Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
S2, Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

KARIER
Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, (sejak 1984)
Direktur Pascasarjana UII (1998-2001)
Tim Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM (2000)
Menteri Pertahanan RI (2000-2001)
Menteri Kehakiman dan HAM (2001)
Wakil Ketua Umum Dewan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005)

Berita Terkait

Mahfud Md Nilai Demokrasi dan Hukum Indonesia Berada pada Situasi yang Tepat

Politik

12 November 2024

Akademisi Antikorupsi Bersuara Desak Bebaskan Mardani Maming Korban Mafia Peradilan

Nasional

1 November 2024

Pakar Hukum Undip Serukan Pengkajian Ulang Perkara Korban Makelar Kasus Mardani Maming

Nasional

31 Oktober 2024

Putusan Mardani Maming Dinilai Sesat Hukum, Mahfud Md Serukan Kejaksaan Buka Lagi Perkaranya

Nasional

30 Oktober 2024

Haikal Hassan Wajibkan Sertifikasi Halal untuk Segala Produk, Mahfud MD: Beragama Jadi Terasa Sulit

Nasional

27 Oktober 2024
Share :