Berkarier di kampus, Muladi memiliki karier yang cemerlang. Mulai dari dosen hingga menjadi Rektor. Puncaknya, ia menjadi menteri kehakiman dan sekretaris negara.
Muladi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 26 Mei 1943. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Dasijo Darmo Soewito dan Sartini. Sang ayah bekerja sebagai reserse polisi, karena tuntutan tugas, mengharuskan ia dan keluarganya tinggal di Semarang.
Sewaktu kecil, Muladi dikenal sebagai anak yang nakal. Karena kenakalannya itu membuatnya dua kali tidak lulus sekolah ketika duduk di SD dan SMP. Namun, berkat keuletannya akhirnya ia bisa meneruskan sekolah ke SMA Institut Indonesia dan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Diponogro (Undip), Semarang, Jawa Tengah. Ia meraih gelar sarjana hukum pada usia 25 tahun.
Dalam pendidikan ini, Muladi terbilang beruntung. Dia mengenyam pendidikan dari dasar hingga doktor. Ia juga meneruskan kuliah di International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis, lalu menuntaskan doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, dengan predikat cumlaude.
Selama menjadi mahasiswa, Muladi aktif sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), resiman mahasiswa (menwa). Tak hanya itu, dia juga memulai kariernya semasa kuliah, dengan bekerja sebagai karyawan OPS Minyak dan Gas Bumi, Jawa Tengah, pada 1966-1969.
Setelah lulus kuliah, Muladi lebih tertarik berkosentrasi mengabdi di kampusnya. Dia menjadi dosen, guru besar, hingga menjadi Rektor Universitas Diponegoro, 1994-1998.
Namanya mulai menasional saat ditunjuk menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah, pada tahun 1997. Namun, namanya makin tersohor saat ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Kehakiman (Menkeh) Kabinet Pembangunan VII (1998).
Sayang, jabatan menterinya tidak bertahan lama bersamaan lengsernya Soeharto. Meski begitu, Muladi kembali diminta menjadi menteri oleh Presiden B.J Habibie yang menggantikan Soeharto. Saat itu, ia menjadi Menkeh merangkap Menteri Sekretaris Negara. Lagi-lagi Muladi hanya sebentar karena periode B.J Habibie berakhir 1998-1999.
Setelah tidak menjadi menteri, pada 2000-2001 ia menjadi Hakim Agung RI. Namanya naik lagi saat dia ditunjuk menjadi Gubernur Lemhanas. Dia menjadi gubernur Lemhanas terlama sejak 2005-2011. Sementara di partai, ia menjadi Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM sejak 2009-2014 sekaligus juga sebagai Ketua Mahkamah Partai Golkar. (*)
KELUARGA
Istri : Nany Ratna Asmara
Anak : Rina Irawati
Diah Sulistyani
Aida Fitriani
Erlina Kumala Esti
PENDIDIKAN
SD, Lulus
SMP, Lulus
SMA, Lulus
S1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1968
S2, International Institute of Human Rights di Strasbourg, Perancis, 1979
S3, Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Padjajaran, Bandung, 1984
KARIER
Aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
Resiman Mahasiswa (Menwa) Undip, Jawa Tengah
karyawan OPS Minyak dan Gas Bumi, Jawa Tengah, 1966-1969
Rektor Universitas Diponegoro,1994-1998
Ketua Delegasi Indonesia pada Kongres Crime on Prime Prevention and Criminal Justice (ECOSOC) (1991-1998)[8]
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Fraksi Utusan Daerah, 1997-1999
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,1993-1998
Menteri Kehakiman (Menkeh) Kabinet Pembangunan VII, 1998
Menteri Kehakiman Kabinet Reformasi Pembangunan merangkap Menteri Sekretaris Negara, 1998-1999
Ketua Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center, Jakarta,1999-2002
Gubernur Lemhannas, 2005-2011
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM, 2009-2014
Anggota Dewan Komisaris Pertamina
Ketua Badan Pengelola Gelora Senayan dan Kemayoran
Hakim Agung RI, September 2000-Juni 2001
Ketua Mahkamah Partai Golkar, 2009-2014
PENGHARGAAN
Dwija Sista dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1991
Man of the Year dari Harian Suara Merdeka, Semarang, 1995