Didesak Boikot Lesti Kejora dan Rizky Billar, KPI Bersikap Netral
- Instagram @lestykejora
VIVA Showbiz – Sejak Lesti Kejora memutuskan untuk mencabut laporannya atas tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang yang dilakukan oleh Rizky Billar, banyak netizen termasuk para penggemar Leslar yang merasa kecewa.
Dengan kembalinya Rizky Billar ke pelukan Lesti Kejora, banyak netizen yang mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memboikot pasangan Lesti dan Billar dari semua tayangan televisi.
Sebelumnya, pihak KPI sempat memberikan imbauan untuk tidak memberikan kesempatan bagi para pelaku KDRT di dunia hiburan Tanah Air. Namun karena Lesti memilih berdamai dengan Billar, kekesalan netizen pun mendesak KPI untuk memboikot Lesti Kejora.
“Perlu disampaikan bahwa imbauan KPI ini meminta kepada seluruh Lembaga penyiaran tidak memberikan ruang untuk pelaku KDRT, maka harus jelas ya bagi publik semuanya,” ujar Komisioner KPI, Nuning Rodiyah, dikutip dari akun Instagram @lambegosiip, Selasa 18 Oktober 2022.
Menurut Nuning, KPI telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan segala masukan yang ada. Tetapi meskipun didesak oleh keinginan publik, pihaknya tetap harus mempertimbangkan banyak hal.
Komentar yang masuk mengenai kasus Lesti dan Billar terbagi menjadi dua kubu. Sebagian netizen meminta KPI untuk memboikot keduanya, sementara sebagian lainnya masih mendukung Lesti Kejora.
”Even sekarang ini ada tuntutan dari publik ini harus kedua belah pihak yang tidak boleh diberikan ruang di layar kaca, itu harus kita pertimbangkan,” sambungnya.
”Karena begini, hari ini memang yang masuk lebih dari 20 ribu komentar di KPI yang isinya ada dua hal, yang pertama adalah boikot Lesti Billar yang kedua adalah Lesti selalu di hati, ini kan ada dua pendapat yang berbeda,” ungkap komisioner KPI itu.
KPI akan segera mengeluarkan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka akan bersikap netral terhadap kasus tersebut dan tidak berpihak pada salah satunya saja.
“Kami sebagai regulator penyiaran tentunya akan tetap mengeluarkan kebijakan berdasarkan regulasi yang ada. Kami juga sebagai representasi publik akan berdiri netral bahwa kita tidak berpihak kepada salah satu pihak pun dalam menentukan kebijakan yang akan kita ambil,” ujar Nuning Rodiyah.