Para Ahli Usulkan Hal Ini untuk Perbaiki Industri Film Indonesia

JAKARTA – Sebuah usulan muncul untuk menjadikan Musyawarah Film Nasional sebagai solusi terhadap kompleksitas dalam pengelolaan perfilman Indonesia. Usulan ini diajukan dalam konteks perubahan kepemimpinan Komite Festival Film Indonesia (FFI).

Seiring berakhirnya masa jabatan Ketua Komite FFI, Reza Rahadian pada tahun 2023, pertanyaan muncul mengenai siapa yang akan menggantikannya dan arah yang akan diambil oleh Komite FFI ke depannya. Nama-nama potensial telah diusulkan oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI), memunculkan pertanyaan apakah partisipasi dari kalangan film dan masyarakat di luar BPI juga dapat diakomodasi. Scroll lebih lanjut ya.

Akhlis Suryapati, Ketua Sinematek Indonesia, mengkritik peran BPI yang dianggapnya telah menyimpang dari semangat awal pembentukannya. Ia menyuarakan perlunya pembentukan komite baru untuk menggantikan BPI, yang dianggapnya telah kehilangan kedaulatannya dan terlalu terkait dengan pemerintah.

Menurut Akhlis, langkah yang perlu diambil adalah mengadakan Musyawarah Film Nasional untuk merumuskan ulang fondasi perfilman Indonesia. Ia menilai bahwa BPI, sebagai lembaga swasta mandiri, masih terlalu tergantung pada pemerintah dan tidak lagi mewakili kepentingan masyarakat perfilman.

"Caranya dengan membentuk komite baru. Karena BPI dari awal adalah sebuah badan yang keliru. Lihat itu AMPAS ( Academy of Motion Picture Arts and Sciences) yang menyelenggarakan piala Oscar adalah swasta murni yang sebenarnya," kata Akhlis Suryapati.

Pendapat serupa disampaikan oleh Nurman Hakim, seorang sutradara dan akademisi, yang berharap agar Musyawarah Film Nasional melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat. Ia menekankan pentingnya melibatkan akademisi, wartawan, dan budayawan untuk merumuskan formula yang dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan dalam industri perfilman.

Lola Amaria, aktris, sutradara, dan produser film, mengeluhkan kurangnya dukungan dari BPI ketika berusaha mendapatkan layar bioskop. Ia mengusulkan perlunya optimalisasi BPI agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan oleh seluruh pelaku industri film di Indonesia.
 
Beberapa pihak yang seharusnya terlibat dalam diskusi ini, seperti Ketua BPI Gunawan Panggaru dan Ketua Komite FFI Reza Rahadian, tidak dapat hadir dalam diskusi yang dihelat oleh Persatuan Wartawan Indonesia Pusat.