Anak Mantan Kapolri, Transaksi Janggal Eks Pegawai KPK hingga Piala Dunia di JIS 'Terganjal'

Jakarta – Sejumlah anak mantan Kapolri mengikuti jejak ayah mereka untuk mengabdi kepada negara lewat Kepolisian. 

Di antaranya ada anak Jenderal (Purn) Idham Azis yakni Ilham Urane Azis dan Irfan Urane Azis, anak Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar yakni Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, anak Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yakni AKP Farouk Ashadi Haiti.

Para anak mantan Kapolri tersebut menorehkan prestasi yang moncer. Irfan Urane Azis, misalnya. Dia masuk Akpol 2023 dengan predikat lulusan terbaik atau Adhi Makayasa.

Berita tentang anak-anak mantan Kapolri yang mengikuti jejak ayah mereka menjadi berita terpopuler di kanal News VIVA, Senin, 3 Juli 2023.

Sejumlah berita lainnya juga menarik perhatian banyak pembaca VIVA. Berikut ini lima berita terpopuler di kanal News VIVA yang dirangkum dalam tulisan round up:

1. Daftar Anak Jenderal Bintang 4 Polri yang Ikuti Jejak Ayahnya

Tidak banyak anak mantan Kapolri yang mengikuti jejak ayahnya untuk mengabdi di Kepolisian. Baru-baru ini, anak Jenderal (Purn) Idham Azis yakni Irfan Urane Azis menambah daftar anak Jenderal Bintang 4 Polri yang meneruskan baktinya ke negara.

Dirangkum VIVA, Senin 3 Juli 2023, anak mantan Kapolri itu bukan hanya mendompleng nama ayahnya tetapi mereka juga punya prestasi yang gemilang.  Baca berita selengkapnya di sini.

2. Novel Baswedan Ungkap Dugaan Transaksi Janggal Rp300 M Punya Mantan Pegawai KPK

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali mengungkap adanya dugaan transaksi janggal yang dilakukan oleh mantan pegawai KPK. Dugaan transaksi janggal yang dikatakannya itu bahkan memiliki nominal yang terbilang cukup besar.

"Laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan dan itu nilai transaksinya Rp 300 miliar dan saya duga lebih. Ada yang katakan hampir Rp 1 triliun," ujar Novel Baswedan di podcast Youtube bertajuk Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK yang dikutip Senin 3 Juli 2023.

Bahkan, Novel pun yakin bahwa transaksi janggal yang melibatkan mantan pegawai KPK itu tidak hanya melibatkan satu orang. Ia menduga bahwa ada pihak lain yang ikut serta dalam transaksi janggal tersebut. Baca berita selengkapnya di sini.

3. Direktur Perusahaan Benarkan Luhut Punya Saham di PT Toba Sejahtera

Direktur PT Toba Sejahtera, Hedi Melisa membenarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pemilik saham dari perusahaan tempatnya bekerja saat ini.

Hal tersebut diungkap Hedi saat hadir jadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 3 Juli 2023. 

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya ke Hedi terkait dengan pekerjaan dan jabatannya di PT Toba Sejahtera. Hedi mengaku bergabung ke PT Toba Sejahtera sejak tahun 2016. Baca berita selengkapnya di sini.

4. Danny Pomanto Blak-blakan Mundur dari Nasdem karena Ogah Dukung Anies Baswedan

Wali Kota Makassar Danny Pomanto resmi menyatakan mundur sebagai kader Partai Nasdem. Danny mundur bersama istri dan anaknya dari partai politik besutan Surya Paloh tersebut.

Dia mengaku mundur dengan beberapa alasan. Salah satu alasannya karena beda pilihan politik dengan Nasdem di Pilpres 2024. 

Danny rupanya tak selaras dengan politik Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Baca berita selengkapnya di sini.

5. Heran Piala Dunia di JIS 'Terganjal', Geisz: Itu Maha Karya yang Digagas Anies

Stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang dibangun era Anies Baswedan masih jabat Gubernur DKI Jakarta terus jadi sorotan. JIS yang dianggap tak sesuai standar untuk venue Piala Dunia U-17 kabarnya akan segera direnovasi.

Barisan pendukung Anies pun geram dengan penilaian sejumlah pihak karena diduga terkait kepentingan muatan politik. Loyalis Anies, Geisz Chalifah menyebut JIS jadi problem karena digagas dan dibuat era Anies. 

Namun, ia heran banyak pihak yang menafikan itu dengan menyudutkan ketidaklayakan JIS. Baca berita selengkapnya di sini.