Biaya Haji 2022, Jokowi ke Rakernas PDIP hingga PKS Usung Anies

Keberangkatan 393 Jemaah Haji Kloter 4 Makassar Diwarnai Tangis
Sumber :
  • Kemenag Sulsel

VIVA – Berita terkait penetapan biaya haji 2022 di Indonesia oleh pemerintah berdasarkan Kepres Nomor 5 tahun 2022, menjadi berita paling populer di VIVAnews sepanjang Selasa 21 Juni 2022.

Dalam berita tersebut, maka tahap selanjutnya adalah konfirmasi keberangkatan. Dan pemerintah akan merilis nama-nama jamaah haji reguler yang berhak melakukan konfirmasi keberangkatan. 

Kemudian, berita lainnya yang membuat banyak dibaca pembaca adalah terkait kehadiran Presiden Jokowi di acara Rekernas PDIP di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang disambut Putra Megawati Soekarnoputri.

Lalu, berita berikutnya yang juga ramai dibaca adalah prediksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bakal mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, dengan peluang koalisi bersama Nasdem dan Demokrat.

Dan tak kalah menariknya adalah berita terkait pernyatakan kontroversial Mahathir Mohamad soal Singapura dan Kepulauan Riau milik Malaysia, serta tanggapan dari Kantor Staf Presiden soal penyataan Mantan PM Malaysia itu.

Berikut berita-berita terpopuler tersebut:

1. Segini Biaya Haji 2022 di Indonesia

Keberangkatan 393 Jemaah Haji Kloter 4 Makassar Diwarnai Tangis

Photo :
  • Kemenag Sulsel

Pemerintah Indonesia telah menetapkan biaya haji 2022. Melalui Keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 2022, melalui keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2022 telah ditetapkan. 

Setelah Keputusan Presiden dan Kementerian Agama, kemudian DPR RI menyepakati biaya haji 2022. Keputusan Presiden mengatur biaya perjalanan ibadah haji untuk jemaah haji reguler serta petugas haji daerah dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah.

Baca selengkapnya di sini

2. Hadiri Rakernas PDIP di Lenteng Agung, Jokowi Disambut Putra Megawati

Presiden Jokowi menghadiri Rakernas PDIP di Lenteng Agung.

Photo :
  • istimewa/Edwin Firdaus

PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022. Presiden Jokowi turut hadir dalam acara ini.

Dari pantauan, Jokowi terlihat hadir sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangan RI-1 disambut Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Kepala Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) DPP PDIP Muhammad Prananda.

Baca selengkapnya di sini

3. PKS Diprediksi Usung Anies, Bikin Poros Bareng Nasdem dan PD

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi dan kader PKS.

Photo :
  • Dok. PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PKS punya peluang membangun poros koalisi dengan Partai Nasdem dan Demokrat. 

Demikian analisa pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Menurut dia, memang rasionalnya PKS berkoalisi dengan Nasdem.

Baca selengkapnya di sini

4. KBRI Malaysia Tanggapi Pernyataan Kontroversial Mahathir Mohamad

Mahathir Mohamad saat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali

Photo :
  • ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Fikri Yusuf

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad telah membuat pernyataan kontroversi yang mengatakan bahwa Singapura dan Kepulauan Riau yang merupakan wilayah Indonesia selayaknya diklaim oleh Malaysia.

Menyikap hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

5. KSP Pertanyakan Pernyataan Mahathir Mohamad soal Klaim Kepulauan Riau

Mantan perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad

Photo :
  • ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menanggapi pernyataan kontroversial mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengklaim Kepulauan Riau merupakan bagian dari Malaysia.

"Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Jaleswari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini