Penyekatan Suramadu Ricuh Lagi, Zona Merah Jakarta Bertambah

VIVA – Aksi protes warga Madura menuntut agar penyekatan di Jembatan Suramadu dihentikan masih bergulir. Ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Madura Bersatu sempat mendemo kantor Wali Kota Surabaya pada Senin, 21 Juni 2021, gara-gara masalah tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menemui para pendemo, langsung meneruskan aspirasi massa yang meminta penyekatan di Jembatan Suramadu disetop kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Kepada Khofifah, Eri mengusulkan penyekatan tingkat desa bisa dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Madura. Sementara di Surabaya di tingkat kelurahan. Dengan demikian, penyekatan di jalan seperti di Jembatan Suramadu tidak perlu dilakukan lagi. 

Ada juga kabar dari pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Belakangan, mereka mencabut gugatan uji materi UU KPK yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Berita-berita menarik VIVA lainnya bisa disimak dalam round up berikut ini:

1. Pegawai KPK Cabut Gugatan di Mahkamah Konstitusi

Sembilan pegawai KPK yang menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, mencabut permohonannya.

Mereka yang diwakili sembilan pegawai sebagai pemohon, mengajukan uji materi atas Pasal 69 B ayat (1) dan 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca selengkapnya di tautan ini

2. Kericuhan Terjadi Lagi di Pos Penyekatan Suramadu, Pagar Jebol

Kericuhan kembali terjadi di pos penyekatan Jembatan Suramadu sisi Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa pagi, 22 Juni 2021. Video peristiwa itu menyebar dengan cepat di jejaring aplikasi WhatsApp dan media sosial. Kepolisian menyebut kericuhan terjadi hanya sebentar dan situasi berhasil dikendalikan kembali.

Berdasarkan data diperoleh, peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.30 – 05.30 WIB. Saat itu, terjadi penumpukan kendaraan roda dua di dekat pintu gerbang Jembatan Suramadu sisi timur. Serombongan pengendara motor kemudian menjebol pagar pembatas.

Baca selengkapnya di tautan ini

3. Pejabat Brimob Riau Pukul Petugas Jaga, Polisi Kejar Perekam Video

Polda Riau sedang memburu penyebar video aksi pemukulan yang diduga dilakukan Kepala Bagian Operasional Brimob Polda Riau, Kompol RW, kepada petugas penjagaan Bripda FZ. Sebab, penyebar video dianggap melawan hukum.

Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Sunarto, mengatakan video viral terkait aksi dugaan pemukulan Kompol RW kepada Bripda FZ dilakukan secara ilegal dan merupakan bentuk pelanggaran. Untuk itu, polisi mengambil langkah hukum.

Baca selengkapnya di tautan ini

4. 10 RT di DKI Jakarta Ditetapkan Kawasan Zona Merah COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbarui data zona pengendalian virus corona di tingkat rukun tetangga (RT) se-Ibu Kota dengan menerapkan 10 RT sebagai zona merah COVID-19.

Berdasarkan data pada laman corona.jakarta.go.id, Senin, 10 RT tersebut tersebar di Jakarta Pusat satu RT, Jakarta Timur (3), Jakarta Barat (3) dan Jakarta Selatan (3). Data ini merupakan zona merah untuk periode 18 Juni sampai 2 Juli 2021. 

Baca selengkapnya di tautan ini

5. Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva jadi Komisaris Utama Jakpro

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menjadi Komisaris Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

"Hal tersebut diputuskan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Juni 2021," kata Sekretaris Perusahaan Jakpro, Nadia Diposanjoyo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di tautan ini