Nafas Panjang Pertamina dari Blok Mahakam

VIVA – Mulai 1 Januari 2018, PT Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari operator sebelumnya, yaitu Total E&P Indonesie atau TEPI dengan masa kontrak hingga 31 Desember 2037.

Melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), perusahaan plat merah Tanah Air yang fokus di sektor energi ini berkomitmen menjaga produksi minyak dan gas di blok yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut.

Pengelolaan Blok yang masih menyisakan cadangan sekitar 57 juta barel minyak tersebut diklaim Pertamina siap dilakukan 100 persen tanpa bantuan mitra dan dibantu 10 persen dari participating interest (PI) dari BUMD.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan selama masa peralihan Pertamina telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak terkait.

Menurut dia, Pertamina melihat amanat Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Mahakam sebagai tugas negara yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Pengelolaan akan dilaksanakan dengan menjaga produksi WK Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya yaitu pada 2003-2009, mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya.
 
“Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, sampai hari ini Pertamina telah mengebor 14 sumur dan akan menyelesaikan sumur ke-15 dalam beberapa hari ke depan," jelas Syamsu dalam keterangan tertulisnya, Selasa 2 Januari 2018.

Selain itu, lanjut Syamsu, komitmen jaga kesinambungan operasi dilakukan dengan transfer pekerja TEPI menjadi pekerja PHM yang mencapai 98,23 persen, penyesuaian kontrak kerja untuk 530 kontrak eksisting dengan pihak ketiga dengan nilai US$1,27 miliar.
 
Tak cukup hanya di situ, Syamsu menuturkan sejumlah upaya pengeboran yang dilakukan Pertamina di Blok Mahakam juga telah berhasil dilakukan. Di mana biaya pengeboran sumur tercatat lebih efisien 23 persen terhadap anggaran.

Lalu, mencatat waktu pengeboran lebih cepat 25 persen, mendapatkan potensi penambahan cadangan hingga 120 persen serta peroleh tambahan ketebalan reservoir hingga 115 persen.

Berdasarkan data SKK Migas, per November 2017, WK Mahakam berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari.

Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan. Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat.

Selanjutnya, Produksi 48 ribu barel per hari

Produksi 48 ribu barel per hari

Sementara itu, mulai 1 Januari kemarin PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mengajukan target kepada SKK Migas sebagai pengatur usaha hulu migas untuk pengelolaan Blok Mahakam.

Direktur Utama PT PHI Bambang Manumayoso mengatakan target produksi minyak Blok Mahakam tersebut sebesar 48 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 1.100 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dan untuk mencapai target tersebut, Bambang mengakui siapkan kegiatan sumur pengembangan atau development well sebanyak 55 sumur dan rencana tambahan dua sumur, serta kegiatan workover di 125 sumur dan tambahan tujuh sumur.  

“Kami juga ada well service sebanyak 5.550 dan tambahan 101 sumur serta POFD (Plan of Further Development) sebanyak lima dan tambahan dua proyek,” ujar Bambang.

Namun demikian, menurut dia, rencana tersebut bisa berubah jika melihat perkembangan harga minyak yang positif. Untuk saat ini, Work Plan & Budget (WP&B) masih dibuat dengan estimasi harga minyak dunia US$48 per barel.

"Kalau harga minyak bagus kita akan ajukan penambahan dua PoD lalu pengembangan sumur bisa jadi 70, workover tambah tujuh sumur serta menambah pengerjaan sumur perawatan sebanyak 101 sumur," ujarnya.

Bambang menuturkan untuk mencapai target produksi tersebut, Pertamina pun menganggarkan biaya investasi pada 2018 sebesar US$700 juta atau sekitar Rp9,45 triliun.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menambahkan dengan masuknya Pertamina mengelola Blok Mahakam maka nantinya akan membuat BUMN energi ini sebagai penyumbang 30 persen lebih produksi minyak dan gas nasional sepanjang 2018.

Selanjutnya, Tak Perlu Mengeluh Lagi Soal Penugasan

Tak Perlu Mengeluh Lagi Soal Penugasan

Diberikannya PT Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam oleh Pemerintah awal tahun ini dinilai sejumlah pihak dapat mendongkrak penerimaan perseroan dan tentunya diharapkan bisa mengurangi keluhan terhadap penugasan dari negara.
   
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan dengan adanya potensi keuntungan dari pengelolaan sejumlah blok migas, seperti Blok Mahakam seharusnya pendapatan pertamina signifikan.

Dengan demikian, lanjut dia, seharusnya Pertamina memperhitungkan secara komprehensif pontensi keuntungan pengelolaan Blok Mahakam dengan potensi kehilangan dari penugasan yang diberikan negara.

Terlebih saat ini, Blok Mahakam masih menyisakan cadangan sebesar 57 juta barel minyak, 45 juta barel kondensat, dan 4,9 trillion cubic feet (tcf gas).

Selain itu, asset non-cash Blok Mahakam, asset Pertamina akan betambah kurang-lebih 20 persen, yakni sebesar US$9,43 miliar atau sekitar Rp122,59 triliun.

Adanya tambahan asset sebesar itu, total asset Pertamina kini menjadi US$54,95 miliar atau sekitar Rp714,35 triliun. Asset sebesar itu, meningkatkan modal sendiri (equity) Pertamina, dan meningkatkan financial leverage Pertamina hingga tiga kali lipat.

Peningkatan financial leverage itu akan semakin meningkatkan kredibilitas Pertamina dalam memperoleh dana segar dari pihak ketiga, termasuk penerbitan obligasi, untuk belanja modal dan operational expenditure, baik untuk biayai operasional Blok Mahakam, maupun Blok Migas lainnya.

Selain itu, urai Fahmy, dengan share down 39 persen saham Blok Mahakam, Pertamina diperkirakan bisa meraup dana segar sebesar US$3,68 (39 persen X US$9,43 miliar) atau Rp47,84 triliun.

“Maka dengan pengelolaan Blok Mahakam, Pertamina memperoleh tambahan asset sebesar Rp122,59 triliun, fresh money sebesar Rp47,84 triliun, dan pendapatan netto per tahun sebesar Rp4,12 triliun,” jelasnya.

Untuk itu, Ia menyarankan, dengan tambahan non-cash asset, cash flow dan pendapatan dari Blok Mahakam, Pertamina tidak sepantasnya selalu mengeluhkan penugasan pemerintah.

“Pertamina juga sudah seharusnya bertambah peka dan peduli terhadap rasa keadilan rakyat, dengan mendukung keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga premium, solar, dan minyak tanah hingga kuartalan 2018, bahkan sepanjang 2018,” tegasnya.

Sedangkan VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, mengatakan pengelolan Blok Mahakam dan Penugasan BBM Satu Harga yang diberikan pemerintah tidak bisa dijadikan satu hal yang berkaitan secara langsung.

Menurut dia, pengelolaan migas di hulu dan hilir tidak ada hubungannya sama sekali. Sehingga, Adiatma berharap semua pihak bisa melihatnya secara utuh dan tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu untung dan rugi Pertamina.

"Saya mengajak kita jangan selalu melihat untung dan rugi, tapi multiplier effect, dampak dari masyarakat dengan BBM satu harga, ada sebuah ekonomi baru, anak sekolah bisa belajar misalnya ada genset," ujarnya kepada VIVA.