Kapan E-KTP Kami Jadi?

VIVA – Hujan yang turun deras tak mengecilkan niat ribuan orang untuk antre masuk ke Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu 21 Oktober 2017.

Kehadiran mereka di kawasan wisata seluas 150 hektare gagasan Ibu Tien Suharto itu bukan untuk mencoba kereta gantung atau melihat-lihat rumah adat, melainkan mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.

"Ada yang datang dari Cilacap dua bus, sekalian tamasya ke TMII. Dan banyak dari sekitar Jakarta, seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang," ungkap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Minggu 22 Oktober 2017.

Berita yang menyebar melalui media sosial dan pesan berantai menyebutkan bahwa stan Kementerian Dalam Negeri yang ada di TMII menyediakan layanan cetak e-KTP langsung jadi. Sayangnya, ternyata kabar tersebut hoaks.

"Saya datang ke sini karena broadcast di WhatsApp, kalau di TMII bisa buat e-KTP langsung jadi. Bisa untuk seluruh Indonesia. Saya enggak tahu kalau itu hoaks," kata Elis, salah satu warga yang membuat e-KTP di TMII.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, program pembuatan e-KTP di TMII khusus bagi pengunjung yang belum melakukan perekaman data.

“Tapi karena masyarakat sudah datang, kami tetap melayani untuk mencetak,” tuturnya di lokasi.

Warga berkerumun di stan Kemendagri yang ada di Taman Mini Indonesia Indah.

Meski demikian, Zudan mengatakan bahwa pencetakan e-KTP tidak dilakukan secara instan. Mereka yang mendaftar pada hari Sabtu akan bisa mendapatkan e-KTP pada keesokan harinya.

Khusus untuk hari Minggu, panitia menutup layanan persis pada pukul 12.00 WIB. Hal itu membuat warga yang sudah mengantre berteriak kecewa.

"Saya sudah bela-belain datang dari subuh, tapi apa hasilnya. Tolong pihak Kemendagri bertanggung jawab. Saya kan hari biasa kerja, informasinya tolong yang benar," kata salah seorang wanita yang ikut antre.

Keluhan tidak hanya soal waktu, namun juga pelayanan petugas yang tampaknya tidak siap melayani ribuan warga. Tak ada pembatas membuat warga saling serobot antrean.

"Perlu ditambah krunya. Lokasi jangan di tempat wisata. Orang dua kali bayar karcis. Misalnya di Kemendagri atau instansi pemerintah. Per wilayah. Minimal per Dukcapil. Penuh perjuangan ambilnya, mandi keringat," ujar warga yang mengantre, Siti.

***

Blangko kosong

Antusiasme masyarakat untuk mengurus e-KTP di TMII disebabkan lamanya mereka harus menunggu untuk bisa mendapatkan kartu tersebut.

Seorang warga Pondok Gede, Santi, mengaku menunggu hampir satu tahun untuk bisa mendapatkan e-KTP.

“Datang ke kecamatan, dibilang blangko kosong. Tiga bulan berikutnya datang lagi, dibilang alat cetak ada di dukcapil. Begitu ke dukcapil, dibilang alatnya ada di kecamatan,” ungkap Santi kepada VIVA.co.id.

Ia akhirnya menempuh jalur tidak resmi, yakni membayar kenalannya di kelurahan sebesar Rp300 ribu untuk e-TKP dia dan suaminya. “Begitu bayar ke orang kelurahan, dua hari langsung jadi,” tuturnya.

Terkait hal itu, Zudan mengakui bahwa masih ada oknum yang memanfaatkan e-KTP untuk mengeruk keuntungan.

"Saya sempat melakukan sidak dengan menyamar ke Dinas kependudukan Cirebon dan Pangandaran. Petugas di sana mengatakan blangko habis. Saya panggil Kadisnya dan dia bilang ada," ungkapnya.

Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy , juga tidak menampik bahwa masih ada tindakan pungutan liar di beberapa loket pembuatan e-KTP.

"Kami langsung tanya (ke loket), blangkonya sudah habis dan tidak bisa. Ternyata, lewat calo dalam waktu kurang dari setengah jam sudah jadi," ujarnya.

Bagi Tjahjo, persoalan e-KTP saat ini bukan lagi soal blangko, melainkan data ganda. Ia mencatat, masih ada satu juta orang yang memiliki data ganda, mulai dari KTP hingga alamat berbeda-beda. "Itu yang bikin lama," kata dia.

Perekaman data e-KTP.

Tjahjo memiliki target untuk bisa menyelesaikan proses perekaman dan pencetakan e-KTP sebelum Pilkada 2018. Caranya adalah dengan aktif membuka stan di tempat umum.

"Kami juga akan buka loket di mal, sekolah, apa saja untuk menggunakan blangko dari pusat," jelasnya.

Tjahjo mengaku, kasus korupsi e-KTP menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyelesaian data kependudukan berbasis elektronik itu.

"Sebanyak 68 pejabat Kemendagri setahun setengah ini dipanggil KPK. Bolak-balik ke sana," ujar Tjahjo beberapa waktu lalu.

Kasus korupsi e-KTP mendapat sorotan dari masyarakat dan juga media, karena menyeret beberapa nama pejabat tinggi. Salah satunya Ketua DPR, Setya Novanto.

Hingga kini, Setnov belum menghadiri lanjutan sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP yang dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Penyelesaian kasus ini makin rumit usai saksi kunci, Johannes Marliem, ditemukan tewas di Amerika Serikat, 10 Agustus 2017 lalu. (one)