Kekayaan Melimpah Hasil Upeti Mohamad Sanusi

VIVA.co.id – Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi didakwa, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, menerima suap Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. 

Suap itu diberikan untuk membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Selain itu, mengupayakan agar keinginan Ariesman agar membuat pasal mengenai kontribusi tambahan dimasukan dalam penjelasan dengan menggunakan konversi.

Permintaan itu dilakukan Ariesman, karena dia juga diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudera, perusahaan pemegang persetujuan prinsip reklamasi Pulau G.

Upaya Sanusi ini kemudian membuahkan hasil, ketika penjelasan terkait tambahan kontribusi yang semula tercantum "cukup jelas", diubah menjadi ketentuan sesuai Pasal 111 ayat 5 huruf c dengan penjelasan: "Yang dimaksud dengan kewajiban tambahan kontribusi adalah kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemda dan pemegang izin reklamasi dalam rangka penataan kembali daratan Jakarta, terkait dengan pelaksanaan konversi kewajiban konstruksi."

Kemudian, Sanusi memerintahkan staf pribadinya, Gerry Prastia, untuk menagih janji dari Ariesman mengenai pemberian Rp2,5 miliar, jika berhasil memasukan masalah kontribusi tambahan ke dalam penjelasan dan menggunakan konversi. Akhirnya pemberian ini diserahkan dalam dua tahap. Pertama Rp1 miliar pada 28 Maret 2016 di di  SPBU Jalan Panjang, Jakarta. Kemudian 31 Maret 2016, Rp1 miliar lagi di FX Mall Senayan, Jakarta. Setelah itu, Sanusi ditangkap.

Selain suap, Sanusi juga didakwa mencuci uangnya. Dalam berkas dakwaan, Sanusi disebut mendapatkan kekayaan dengan cara meminta beberapa perusahaan rekanan yang pernah memenangkan proyek di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aksi ini bisa dikatakan mirip makelar yang meminta upeti balas jasa.

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ronald F. Worotikan, memaparkan Sanusi telah membelanjakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana senilai total Rp45,2 miliar guna membeli tanah, bangunan, serta kendaraan. Lalu menempatkan USD10 ribu dari hasil tindak pidana itu dalam brangkas di lantai 1 rumahnya di Jalan Siadi I No. 23, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Padahal, kata Ronald, berdasarkan surat keputusan pengangkatan menjadi anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta selama 2009 - 2014, dan tunjangan menjadi anggota Badan Legislatif Daerah sejak 2010 sampai April 2016, penghasilan keseluruhan Sanusi hanya Rp2,2 miliar. Adapun penghasilan lain dari perusahaan miliknya, PT Bumi Raya Properti, mencapai Rp2,6 miliar.

"Selama menjabat, terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK," kata Ronald saat membacakan dakwaan M. Sanusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2016.

Ronald mengungkapkan pencucian uang yang dilakukan Sanusi banyak berasal dari rekanan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, selaku Mitra kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta. 

Pemberian itu di antaranya berasal dari Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, Danu Wira, yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air Pemprov DKI antara 2012 sampai 2015. Dari Danu, Sanusi mendapatkan Rp21,2 miliar. Kemudian dari Komisaris PT Imemba Contractors, Boy Ishak Rp2 miliar, dan penerimaan lain senilai total Rp 22,1 miliar.

Kemudian, uang puluhan miliar itu disamarkan asal-usulnya, dengan dibelikan sejumlah aset. Sanusi antara lain membeli tanah dan bangunan yang dinamakan Sanusi Center di Jalan Mushollah, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Selain itu, membeli Satuan Rumah Susun non Hunian pada Thamrin Executive Residence di lantai G dari PT Jakarta Realty. Kemudian tanah dan bangunan dari PT Putra Adhi Prima di Perumahan Vimala HillsVilla and Resorts Cluster Alpen.

Tak hanya itu, Sanusi juga membeli mobil Audi A5 tahun 2013 senilai Rp875 juta dan Jaguar tipe XJL di tahun yang sama, seharga Rp2,25 miliar.

Atas perbuatan itu, Sanusi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan untuk pencucian uang, Sanusi didakwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terhadap dakwaan ini, Sanusi menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, dan memilih untuk melanjutkan agenda sidang pada tahap pembuktian. 

Penasihat Hukum Sanusi, Krisna Murti, mengatakan sikap itu dilakukan agar sidang kliennya bisa segera selesai.

"Kami ingin mempercepat proses peradilan ini. Undang-undang kan mengatur 90 hari sidang harus selesai. Jadi kami pikir ini untuk mempercepat saja," kata Krisna usai mendampingi Sanusi menjalani sidang perdana. 

Meski demikian, Krisna memandang dakwaan yang diajikan kabur dan tidak jelas. Khususnya menyangkut dugaan pencucian uang yang dilakukan Sanusi.

"TPPU ini contohnya (yang tidak jelas). Di sana disebutkan pihak-pihak lain, lah itu siapa saja? Sebutkan dong. Padahal, rekening-rekening lainnya disebut. Tinggal di pembuktian saja nanti kami kejar itu," kata Krisna.

Sanusi juga berpendapat demikian. Dia hanya meminta doa agar dalam persidangan ini mampu membuktikan harta yang didapatnya adalah legal. "Doain saya bisa buktikan di pengadilan dengan saksi-saksi yang dihadirkan," ujarnya.

Untuk melihat dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Sanusi, berikut rinciannya:

Uang Politik dari Berbagai Pihak

Menurut KPK, jumlah penghasilan Sanusi tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. KPK menilai kekayaannya menyimpang dari profil penghasilan terdakwa sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, sehingga menduga harta itu tidak didapatkan Sanusi secara legal.

Beragam pendapatan Sanusi ini diduga berasal dari pihak yang masih memiliki kaitan dengan jabatan Sanusi di Komisi D DPRD DKI. Setidaknya, KPK menyebut dua pihak yang diduga memberikan uang agar Sanusi bisa membeli beragam harta itu. Pertama adalah Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, Danu Wira, dan kedua Komisaris PT Imemba Contractors, Boy Ishak. Selain itu, KPK juga menduga ada beberapa pihak lain yang ikut memberikan kekayaan pada Sanusi, yaitu Gina Prilianti, Hendrikus Kangean dan PT Bumi Raya Properti.

Dari penelusuran, PT Wirabayu Pratama kerap mengerjakan proyek yang berkaitan dengan pemeliharaan pengendalian saluran air. Setidaknya mereka pernah terpilih menjadi pemenang proyak di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, untuk pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendalian, pembersihan sampah di saluran kali. Selain itu, Penggantian Pompa-pompa Pengendali Banjir di Provinsi DKI Jakarta.

Namun pada situs resmi perusahaan, disebutkan mereka resmi berdiri sejak 1995, dan fokus bergerak di bidang bisnis teknologi informatika. Dalam perkembangannya, mereka mendirikan divisi kontraktor sipil, mechanical electrical, dan perangkat militer.

Perusahaan ini juga menjual beragam perangkat keras dan lunak komputer, kapal keruk, alat penglihatan malam, dan senter militer.

Sementara PT Imemba Contractors, berdasarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berpengalaman mengerjakan beragam pekerjaan konstruksi sejak didirikan pada 8 Maret 2002. Berdasarkan pengalaman kerja perusahaan itu, mereka sudah sering mengerjakan proyek untuk beragam perusahaan seperti PT Krakatau Steel, PT Medco Energi International, PT Angkasa Pura II, dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Kebutuhan Politik

Lekatnya hubungan politik dan korupsi sudah kerap dibuktikan oleh para pendahulu Sanusi. Mereka adalah politisi yang tertangkap KPK, dan pada akhirnya terbukti bersalah melakukan korupsi. Hampir tak ada partai politik yang absen dalam prestasi ini.

Sebut saja deretan politisi dari Partai Demorkat, mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Nazaruddin, sampai Sutan Bhatoegana. Kemudian di Partai Golkar ada Akil Mochtar, Hamka Yandhu, Ratu Atut Chosiyah, Zulkarnaen Djabar, dan Paskah Suzetta. Di PDIP, ada Max Moein, Panda Nababan, Agus Condro, dan Adriansyah. Kemudian di PKS ada Luthfi Hasan Ishak, Hanura punya Dewie Yasin Limpo, Partai Nasdem Rio Capella, serta PPP dengan Suryadarma Ali.

Peneliti Cyrusnetwork, Hasan Nasbi, menilai akar masalah politik uang di partai politik bukan soal sumber dana. Namun masalahnya ada pada pengeluaran dana yang dinilai tak masuk akal.

"Bukan persoalan ideologi. Politik uang itu kan perilaku yang sama di semua parpol," kata Hasan dalam diskusi di kantor Mahfud MD Initiative, Jakarta.

Dia menilai saat ini partai hanya menjadi oligarki modal. Sebab syarat yang diatur dalam undang-undang untuk membuat sebuah partai politik memang mahal. Contohnya saja, syarat partai politik harus memiliki sekretariat di semua provinsi.

"Harus ada bukti sewanya. Siapa yang bisa bikin partai yang wajib sewa tempat untuk kegiatan partai. Harus perlihatkan sewanya selama lima tahun. DPD dan DPC ada syarat minimalnya. Siapa yang biayai? Di tengah-tengah kepercayaan yang rendah pada parpol," kata Hasan.

Menurutnya, untuk mengurangi potensi korupsi, hendaknya partai politik diperbolehkan untuk menghidupi diri secara independen dengan membuat usaha. Sumber pendanaan dari usaha itu menurutnya lebih mudah untuk diaudit laporan keuangannya, daripada sekarang. 

Di lain sisi, pengeluaran partai politik juga mesti dibuat efektif, sehingga pengeluaran tidak hanya banyak saat membutuhkan kegiatan politik, seperti pemilu.

"Dari mana parpol dapat dana. Tidak apa parpol punya badan usaha selama tidak terkait konflik kepentingan. Punya pabrik, mal. Boleh harusnya. Tapi belanjanya juga harus dilihat. Kalau belanja partai sama seperti hari ini, partai akan sama," jelas Hasan.