Menanti Pintu Gerbang Dunia di Kulonprogo

VIVA.co.id -  Keinginan masyarakat Yogyakarta mempunyai bandara internasional yang baru sebagai pengganti Bandara Adisutjipto tampak bakal terwujud, dengan akan dimulainya pembangungan bandara di Kulonprogo pada pertengahan tahun 2016 ini.

Saat kunjungan kerja di Yogyakarta, Menteri Perhubungan (Menhub) yang baru dilantik Budi Karya Sumadi menyatakan permasalahan pembebasan tanah sudah ada titik terang.

Menurut dia, Pemprov DIY bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan pembebasan tanah dengan cukup baik.

"Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta yang telah secara proaktif ikut menyelesaikan persoalan tanah bakal calon Bandara Kulonprogo ini," kata Budi Karya.

Ia mengatakan, PT Angkasa Pura I telah menyiapkan dana Rp4,146 triliun sebagai ganti rugi tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bandara Kulonprogo di mana dana tersebut akan segera dibayarkan mulai
22 Agustus 2016.

"Saya berharap PT Angkasa Pura I untuk segera melakukan pembangunan bandara lebih cepat. Bandara ditargetkan 2019 sudah bisa beroperasi," ujarnya menambahkan.

Dengan bandara baru ini nantinya akan dapat menampung jumlah penumpang empat kali lipat dibanding Bandara Adisutjipto. Pada tahap pertama nantinya Bandara ini memiliki kapasitas tampung 15 ribu penumpang dan 28 pesawat berbadan lebar sekelas Boeing B-777.

Sebelumnya Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menyatakan jika peletakan batu pertama pembangunan bandara baru di Kulonprogo akan dilakukan pada Agustus atau September 2016.

"Pada Agustus atau September 2016 akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan bandara baru," kata Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu 9 April 2016 lalu.
 
Target pembangunan bandara pada bulan September tak lepas dari kemajuan sudah sesuai yang diharapkan. Adapun, tahapan yang sudah dilakukan sejak tanggal 2 Maret hingga 15 April 2016 mendatang penghitungan dari  tim aprisal independen, pertengahan April 2016 sampai akhir Mei 2016 menghitung harga tanah.
 
Akhir Mei 2016 hingga awal Juni 2016 mengumumankan harga tanah milik masing-masing warga. "Pertengahan Juni, yang (Tanahnya) boleh dibayar akan di bayar. Saya perkirakan ada 200-an hektar untuk pembebasan
tanah," kata Hasto.
 
Disinggung tanah relokasi yang merupakan Paku Alam Ground, Hasto mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Pihak Paku Alam X sudah memberikan keterangan jika tanah di wilayah Girigondo dan
Siwates akan diberikan secara gratis sebagai Magersari.
 
"Kami menyiapkan 450 sampai 460 kartu keluarga tetapi kan tidak semua bersedia. Hanya untuk membackup yang bersedia saja, mungkin tidak punya tanah atau rumah bisa menerima pemberian geratis itu," katanya.

Dukungan Sultan

Proyek pembangunan bandara internasional Kulonprogo memang penuh dengan kontroversi. Kendati dukungan sudah didapatkan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, namun
sejumlah warga sekitar menolak keberadaan proyek.

Sementara Sultan HB X sudah  meminta pemerintah kabupaten Kulonprogo untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan mengelompokkan investasi sektor mana  saja yang nantinya akan ada di dalam bandara
internasional di daerah tersebut.

Menurut Sultan hal itu sangatlah penting. Agar, keberadaannya dapat dipastikan membawa keuntungan lebih untuk Yogyakarta, khususnya masyarakat sekitar.

"Keberadaan bandara akan diikuti dengan perkembangan perusahaan dan lapangan kerja baru. SDM yang profesional dan mumpuni harus disiapkan," kata Ngarso Dalem panggilan akrab Sri Sultan H X.

Raja Keraton Yogyakarta tersebut khawatir, jika SDM tidak disiapkan, peluang bisnis dan lowongan kerja yang tercipta hanya akan terisi kalangan profesional asing. Apalagi, akhir tahun ini sudah masuk era Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA).

"Investasi harus dikelompokkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Misalnya, investasi pemberdayaan masyarakat harus dibantu dengan ketersediaan infrastruktur, kemudian investasi yang berdampak ganda pada ekonomi daerah harus didorong," tuturnya.

Dia mengatakan, investasi yang masukpun harus benar-benar dipilih dengan pertimbangan yang matang. Bahkan, jika diperlukan harus ada pembatasan investasi di sektor-sektor tertentu, misalnya yang tidak menciptakan
lapangan kerja. 

"Investor asing hanya diperuntukkan bagi perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah), koperasi, kemitraan, BUMD dan BUMN," kata dia.

Mengenai polemik yang terjadi, Sultan optimistis, bisa menang dalam proses hukum terhadap gugatan Wahana Tri Tunggal (WTT) yang masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga, tidak ada lagi keputusan
yang membuat pembangunan  bandara itu tertunda. 

"Sementara, proses hukum berjalan, Pemkab harus melakukan pendekatan ke pihak yang tidak setuju dengan pembangunan bandara," katanya.

Hasto juga menambahkan, saat ini pihaknya sedang berupaya menjalankan arahan program dari Pemda DIY itu. Hal ini merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Mudah-mudahan, bisa terwujud
Kulonprogo yang lebih maju dan sejahtera," katanya.

Penolakan

Proyek bandara internasional di Kulonprogo memang menuai kontroversi. Selain masalah pembebasan lahan, penduduk setempat juga enggan untuk meninggalkan kampung halaman mereka.

Penolakan demi penolakan kerap dilakukan warga. Bahkan ratusan warga Kabupaten Kulonprogo, DIY sempat memblokade jalan Daendels di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Selasa siang, 23 September 2014. Mereka
memprotes dan menolak pembangunan bandara di kabupaten itu.

Warga menutup akses lalu lintas sepanjang tiga kilometer di jalan. Massa menggunakan benda seadanya untuk menutup jalan, misalnya, batu, batang pohon, bahkan meja dan kursi. Mereka juga membakar ban bekas di
tengah-tengah jalan. Jalur alternatif selatan Jawa itu pun lumpuh dan tak dapat dilalui.

Warga marah karena niat mereka mengikuti sosialisasi pembangunan bandara, dihalang-halangi oleh aparat Kepolisian. "Ini bukti bahwa sosialisasi pembangunan bandara belum menyeluruh. Nyatanya masih ada warga yang menolak pembangunan bandara," kata Purwito Ketua Wahana Tri Tunggal, organisasi yang menghimpun warga.

Berdasarkan master plan, bandara internasional baru itu akan dibangun di Kulonprogo seluas 637 hektare. Konsep bandara yang akan dibangun adalah international airport dengan dual linear terminals (terminal ganda).

Sementara itu, untuk kapasitas penumpang yakni 10 juta orang per tahun dan akan dapat dikembangkan hingga tahap ketiga menjadi 20 juta penumpang per tahun.

Bandara baru itu nantinya akan dibuat dengan moda transportasi lain, yaitu kereta api. Selain itu, pada pembangunan tahap kedua akan dilengkapi dengan jalan tol yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian
PUPR.

Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan dari Republik Ceko, keputusan dari seluruh aspek dalam pembangunan bandara ada di Pemda Kulonprogo. Untuk panjang runway atau landasan paju
adalah 3.250 meter dengan  lebar 45 meter.

Sebelumnya Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengatakan, lokasi pembangunan bandara yang telah dipaparkan pada masterplan berada di Kecamatan Temon, antara Pantai Congot hingga Pantai Glagah. Meliputi
empat desa yang  wilayahnya terkena proyek pembangunan, antara lain Desa Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Glagah.

"Status tanah lokasi pembangunan bandara adalah 40 persen Paku Alam Ground dan sisanya tanah rakyat," kata dia.

Disegerakan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sempat meninjau lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon, Kulonprogo, Yogyakarta. JK meminta agar pembangunan bandara bisa
disegerakan.

"Mudah-mudahan Mei nanti sudah selesai pembebasan lahan dan desain, sehingga bandara sudah bisa dibangun tahun ini, dimulai pada bulan Mei. Targetnya tahun 2019 atau 2020 pembangunan bandara sudah selesai,"
kata Jusuf Kalla di Yogyakarta, Sabtu 2 Januari 2016.

Peninjauan lahan bandara dilakukan JK usai menggelar pertemuan tertutup selama 1,5 jam di Radar Congot. Disampaikannya, tidak ada persoalan serius terkait rencana pembangunan bandara di Kulonprogo.

"Nantinya juga akan dibangun infrastruktur lain seperti jalan yang lebar dan jalur kereta api. Tenaga kerja lokal pun harus segera mendapatkan pelatihan karena tenaga kerja yang dibutuhkan lebih dari 3.000 orang," tutur Wapres.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DIY, Rani Sjamsinarsi, mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Selain itu, telah dianggarkan dana hingga Rp500 miliar untuk pembebasan lahan JJLS agar pembangunan bisa segera dikerjakan. "Pembangunannya ditargetkan selesai tahun 2019," kata Rani.