Prahara Teman Ahok

VIVA.co.id – Belum selesai polemik kucuran dana Rp30 miliar dari pengembang reklamasi, Teman Ahok harus menghadapi masalah baru. Kali ini tak kalah serius. Beberapa orang yang menyebut diri bekas relawan angkat bicara, menyerang hal hakiki dari gerakan yang mengklaim tanpa imbalan tersebut. Eks sukarelawan akhirnya bersisurut karena menengarai Teman Ahok tak transparan soal pengelolaan fulus. 

Lima orang yang mengaku pernah menjadi relawan Teman Ahok pada Rabu petang, 22 Juni 2016 di salah satu kafe di Cikini, Jakarta membongkar “dosa-dosa” Teman Ahok. Tim pendukung Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama tersebut dituding tidak transparan dalam hal pengelolaan dana. Tidak hanya itu, setiap bulannya, para koordinator, penanggung jawab (PJ) dan sukarelawan bisa mendapatkan upah dari aktivitas mereka.

Para eks Teman Ahok itu yakni Paulus Romindo yang merupakan PJ Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, Richard Sukarno yaitu PJ Kelurahan Kebon Kelapa Dua, Khusnus Nurul yang mengaku sebagai PJ Kelurahan Jati di Jakarta Timur, Dodi Hendaryadi yaitu PJ Pinang Ranti dan Dela Novianti. Kelimanya mengatakan mengundurkan diri dari karena khawatir terjerat kasus korupsi setelah adanya isu Rp30 miliar yang dikucurkan pengembang reklamasi Teluk Jakarta kepada Teman Ahok.

“Kami takutnya dilibatkan dan diklaim karena mereka (Teman Ahok), saya takut karena ada indikasi mereka melakukan (penyalahgunaan),” kata Paulus Romindo di Cikini, Jakarta, Rabu 22 Juni 2016.

Teman Ahok disebut memiliki dana yang cukup besar. Bahkan setiap PJ atau relawan jika bisa memenuhi target pengumpulan KTP dalam jumlah tertentu per bulan akan bisa memeroleh pamrih Rp2,5 juta hingga Rp10 juta. Tak hanya itu, lima eks sejak awal istilah relawan dianggap sudah tak pantas sebab komunitas itu jelas menawarkan bayaran untuk setiap calon anggota yang akan masuk menjadi relawan. Kerja dengan dasar ikhlas disebut sekadar bualan.

Setiap minggunya, untuk 140 KTP dukungan yang dikumpulkan untuk Ahok, maka bakal dihargai Rp500 ribu. Paulus mengatakan hingga saat ini sudah ada 153 posko Teman Ahok  dan dibawahi oleh 5 hingga 10 orang penanggung jawab dan disebut koordinator posko alias korpos.

“Per minggu 140 KTP kami setor, kami dapat honor Rp500 ribu per minggu. Minggu kedua, setor 140 KTP dapat lagi Rp 500 ribu. Minggu ke-4 kalau 140 KTP kami dapat Rp500 ribu dan ditambah yang operasional Rp500 ribu. Jadi satu bulan kami dapat Rp2,5 juta,” kata Paulus lagi.

Menurut para mantan sukarelawan itu, dengan biaya upah setiap bulan, pembuatan poster, pencetakan formulir dan keperluan lainnya maka Teman Ahok pasti memiliki anggaran yang besar, hingga miliaran rupiah. Sayangnya mereka yang bergabung tidak mengetahui asal-muasal uang keperluan operasional tersebut.

Tak hanya itu, bekas sukarelawan yang mengaku masih cinta kepada Ahok tak sungkan menyingkap yang mereka anggap sebagai “borok” Teman Ahok.  Dikatakan, pengumpulan KTP yang sekarang diklaim sudah lebih dari target yaitu  1.024.632 KTP diragukan validitasnya. Teman Ahok disebut hanya melakukan validasi secara random sehingga rentan adanya tindakan pemalsuan KTP. Bahkan kerap dilakukan barter data KTP antara relawan posko yang satu dengan lainnya untuk memenuhi target yang digariskan.

 “Mereka (Teman Ahok) berbohong, kalau memang ada keuntungan di situ, seharusnya enggak usah bilang relawan,” kata Richard Sukono yang turut dalam konferensi pers tersebut.

Kecurangan menurut mereka tak jarang dilakukan oleh PJ di wilayah-wilayah tertentu. Meskipun demikian, eks Teman Ahok ini mengaku ada kalanya saat dilakukan verifikasi KTP dilakukan, PJ yang melakukan barter KTP memang diberikan sanksi.

“Saya memang sudah habis kontrak tapi juga ini kegiatan salah, banyak palsunya karena ada pengumpulan KPT yang ditukar-tukar,” kata Richard.