Mencari Solusi Berantas Terorisme di Perbatasan

VIVA.co.id – Pertemuan tiga Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari tiga Negara (trilateral), yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia, memiliki makna khusus.

Sebab, pertemuan ini terjadi usai penyerahan 10 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia (ABK WNI) dari tangan kelompok militan Abu Sayyaf ke Pemerintah Indonesia, melalui perantara Pemerintah Daerah Sulu dan Filipina.

Selain itu, pertemuan akan membahas situasi keamanan di kawasan sekitar. Sebagai inisiasi, Indonesia berusaha mencari jalan keluar yang terbaik buat negara dalam mengatasi berbagai ancaman yang ada, mengingat kawasan ini jalur penting untuk perdagangan sehingga demi kepentingan bersama tiga negara.

Menurut pengamat hubungan internasional, Emil Radiansyah, keterlibatan Malaysia dalam pertemuan ini lantaran memiliki sejumlah kaitan.

Pertama, warga negaranya yang berprofesi sebagai ABK juga ikut menjadi korban penculikan kelompok Abu Sayyaf, selain empat WNI. Kedua, wilayah penculikan empat WNI terjadi di perairan Malaysia.

Ketiga, ungkap Emil, Malaysia memiliki pengalaman pahit dengan kelompok militan yang berdiri pada 1991 itu. Seperti diketahui, pada 2000, kelompok Abu Sayyaf menculik 21 sandera, yang 10 di antaranya para wisatawan dari Eropa dan Timur Tengah, sedangkan 11 adalah pekerja resort Malaysia.

Semua sandera kemudian diselamatkan oleh pasukan keamanan Filipina di Jolo, Sulu. Kemudian, empat tahun berikutnya, dua warga Serawak dan seorang warga Indonesia diculik oleh kelompok berbasis Abu Sayyaf.

"Indonesia, Filipina, dan Malaysia sangat menyadari pentingnya penguatan kerja sama, khusus sektor maritim. Jadi, pertemuan besok (hari ini) menurut saya mencoba untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama memberantas terorisme di perbatasan," ungkap Emil kepada VIVA.co.id, Rabu, 4 Mei 2016.

Prinsip Noninterference

Ia juga memperkirakan bahwa konsep keamanan di perairan ini akan sama dengan kerja sama mengamankan Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, seperti halnya Terusan Suez dan Panama

Lebih dari 50 ribu kapal per tahun melintasi Selat Malaka, yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada Juli 2004, telah menyepakati pengamanan Selat Malaka dengan konsep "patroli terkoordinasi", dan bukan "patroli bersama".

Kendati demikian, kata Emil, tetap ada yang membedakan. “Kalau di Selat Malaka mengadang perompakan. Tapi, kalau yang kerja sama maritim tiga negara ini lebih ke peningkatan pengamanan dari penculikan dan penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Secara keseluruhan, konsepnya sama. Amankan jalur ekonomi melalui patroli terkoordinasi,” tuturnya.

Tak hanya itu. Emil pun mengingatkan, ketiga negara tetap menerapkan prinsip tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri antarnegara (noninterference) sebagai bagian dari legalisasi dalam Piagam ASEAN (ASEAN Chapter). Tak heran, kalau TNI tidak bisa langsung masuk ke wilayah Filipina untuk membebaskan sandera WNI dari tangan Abu Sayyaf.

“Konflik antara Manila dan Abu Sayyaf sebenarnya urusan internal mereka. Tapi, karena kelompok ini menculik warga negara asing, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia, maka menjadi masalah bersama. Namun, tetap tidak melanggar aturan-aturan yang tercantum dalam Piagam ASEAN, utamanya nonintervensi,” kata Emil.

Mencari Solusi Terbaik

Dengan begitu, pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan bersama yang intinya menegaskan kembali komitmen untuk menjaga keamanan di kawasan yang menjadi kepentingan bersama.

Kemudian, menjaga stabilitas untuk kepentingan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Termasuk, rincian bentuk kerja sama dan koordinasi yang akan dilakukan oleh ketiga negara.

Lantas, bagaimana kesiapan TNI AL? Emil menilai, TNI siap mengemban tugas apa pun untuk mengamankan kedaulatan. Namun, kata dia, harus diakui juga kekuatan TNI AL masih belum maksimal.

“TNI AL harus memenuhi apa yang dinamakan minimum essential force (MEF). Untuk mengamankan wilayah laut kita, maka harus memiliki kapal patroli dan pemburu cepat. Meskipun kekuatan TNI AL, baik segi kualitas maupun kuantitas, di atas Malaysia dan Filipina,” ungkap Emil.

Oleh karena itu, perlu menggandeng negara tetangga untuk saling bekerja sama mengamankan wilayah teritorial yang luas, khususnya wilayah yang rawan penculikan dan penyanderaan.

Ia pun mengingatkan kalau jalur yang akan dijaga bersama ini adalah jalur penting untuk ekonomi dan transportasi perdagangan, sehingga apabila terus terjadi gangguan maka aktivitas ekonomi di tiga negara tersebut akan tersendat.

"Intinya, berusaha mencari jalan keluar dan solusi yang terbaik buat negara dalam mengatasi berbagai ancaman yang ada. Mengingat kawasan ini jalur penting untuk perdagangan, sehingga demi kepentingan bersama tiga negara," tuturnya.

Pertemuan ini menunjukkan inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam kawasan ASEAN. Walaupun tidak menyinggung kemampuan militer negara mana pun, karena hal ini bersifat kepentingan bersama yang harus dilakukan dan disepakati bersama.