Ketika Urat Nadi Transportasi Ibu Kota Terancam Diputus
Kamis, 22 Oktober 2015 - 00:02 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Erik Hamzah
VIVA.co.id - Ribuan orang anggota Serikat Karyawan PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (SK JLJ), yang terdiri dari pekerja berstatus kontrak dan pekerja alih daya (
outsourching
) dikabarkan akan melakukan aksi mogok pada tanggal 28-30 Oktober 2015.
Jalan tol lingkar luar di Jakarta, memang bisa dinilai merupakan urat nadi berjalannya perekonomian di ibukota. Sebab, merupakan akses penghubung tidak hanya transportasi masyarakat, tetapi juga kegiatan bisnis di kawasan Jabodetabek.
Baca Juga :
Hal tersebut, merupakan bentuk kekecewaan, karena status mereka yang dijanjikan untuk diangkat sebagai karyawan tetap tak kunjung terealisasi.
Sebagai bentuk protes awal, ratusan pekerja tersebut, Rabu 21 Oktober 2015, melakukan unjuk rasa di depan gedung Bursa Efek Indonesia.
Presiden SK JLJ, Mirah Sumirat, mengatakan para pekerja akan melakukan aksi unjuk rasa selama tiga hari ke depan dari tanggal 21-23 Oktober mendatang.
Dalam aksinya, para pekerja ini menuntut dijadikan karyawan tetap pada November 2015, dan membatalkan pembentukan PT JLO (Jasa Layanan Operasi). Karena mereka menilai, JLO hanya kepanjangan tangan PT Jasa Marga Tbk, untuk tidak mengangkat status karyawan anak usahanya, JLJ menjadi karyawan tetap.
"Kami meminta PT Jasa Marga untuk memenuhi janjinya dengan mengangkat karyawan kontrak di PT JLJ menjadi pekerja tetap di PT JLJ dan tidak dipindahkan ke anak perusahaan baru, yakni PT JLO (Jasa Layanan Operasi)," ujar Sumirat, Rabu.
"Kami akan melakukan mogok kerja, jika memang tuntutan kami tidak dipenuhi. Tuntutan kami bukan tuntutan yang mengada-ada, kami hanya menuntut Jasa Marga memenuhi janjinya," tambahnya.
Jika tidak menemui titik temu, dikhawatirkan, aksi mogok ini akan mematikan operasional jalan Tol Lingkar Luar Jakarta - Cikampek, Tol Jakarta - Bogor, Tol Tanjung Priok, Tol Bekasi, dan Tol Tanggerang.
Menanggapi hal tersebut, PT Jasa Marga Tbk, memastikan bahwa operasional seluruh tol yang petugasnya mengancam untuk mogok tersebut, dapat beroperasi dengan normal dan tidak ada gangguan transaksi.
Corporate Secretary Jasa Marga Mohammad Sofyan, Rabu 21 Oktober 2015, menegaskan hal tersebut. Pihaknya akan menyebar sebanyak 4.000 karyawan untuk mengambil alih tugas petugas yang mogok dan mengamankan operasional jalan tol itu.
"Kami siap melayani 2,3 juta volume lalu lintas transaksi yang melintasi jalan tol dengan aman," kata dia.
Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tentang Jalan No.38 tahun 2004, jalan tol merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang mempunyai peranan penting sebagai sarana transportasi dan distribusi barang dan jasa.
Jasa Marga, ujarnya, akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba mengganggu fungsi dan peran jalan tol, serta menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan.
"Kami tidak segan mengambil langkah tegas untuk mengamankan fasilitas negara dan mengamankan pengguna jalan tol yang melakukan aktivitas ekonomi dan distribusi barang jasa," ujarnya.
Mengenai pengangkatan karyawan tetap, Sofyan menjelaskan, pembentukan PT JLO sebenarnya berfungsi menjadikan tenaga alih daya menjadi karyawan tetap. Jadi, tuntutan para pegawai itu dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.
"Hal ini kami lakukan, selain untuk memenuhi ketentuan pemerintah tentang tenaga alih daya, juga untuk memberikan kepastian pekerjaan dan kesejahteraan," katanya.
Apalagi, menurutnya, upaya pengalihan tenaga alih daya menjadi karyawan tetap dilakukan dengan tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak mengurangi kesejahteraan, dan tidak mengurangi hak-hak tenaga alih daya.
***
Tegaskan tidak ingkar janji
Direktur Utama PT JLO, Septerianto Sanaf dalam keterangannya, menegaskan perusahaannya terus berupaya untuk menjalankan fungsi yang diamanatkan induk perusahaan, untuk menjadikan tanaga alih daya (outsourching) naik status sebagai pegawai tetap.
Hal tersebut dibuktikan, dari sekitar 2.800 tenaga alih daya yang mendaftarkan dirinya ke JLO, 90 persen, atau 2.400 karyawan di antaranya telah mendaftar dan menjadi karyawan tetap.
"Kami berharap, dapat menyerap lebih banyak lagi karyawan, seiring dengan tingginya kebutuhan pembangunan jalan tol baru di indonesia,” ujar Septerianto, atau lebih dikenal dengan sapaan Aan.
Dia menceritakan, JLO dibentuk dalam rangka mendukung program pemerintah dan menangkap peluang bisnis jasa layanan pengoperasian jalan tol.
Dengan target pemerintah untuk menambah 1.000 kilometer jalan tol hingga tahun 2019, di mana potensi pembangunan jalan tol masih sangat besar, JLO hadir untuk mendukung, serta menangkap peluang bisnis tersebut.
Dia menegaskan, masih banyak peluang tenaga outsourching petugas jalan tol yang bisa menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut.
"Kami bersyukur dan sangat berbahagia, dengan begitu banyaknya rekan-rekan alih daya yang mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya untuk berkerja, berkarya, dan berprestasi di JLO," tambahnya.
Perusahaan ini, menurutnya, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transaksi, khususnya di gerbang-gerbang tol baik di Ruas Tol Jabotabek maupun di luar Jabotabek.
Karena itu, dia menjamin petugas alih daya yang memiliki prestasi baik dan mendaftarkan diri ke perusahaanya akan diangkat menjadi pegawai tetap, dan menerima kesejehteraan yang setimpal.
"Sistem imbal jasa yang lebih baik, akan lebih menjamin kepastian hukum, kepastian hidup dan kepastian hari tua mereka," tambah Aan.
***
Pemerintah yakin aman terkendali
Menaggapi aksi ancaman para petugas tol lingkar luar tersebut, pelaku usaha terkait menyampaikan keresahannya. Sebab, jika aksi tersebut benar kejadian, jelas sangat merugikan dari sisi ekonomi.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Benny Sutrisno kepada VIVA.co.id mengingatkan, Jasa Marga jangan mengangap remeh ancaman tersebut. Pemerintah sebagai penanggungjawab BUMN juga harus turun tangan menyelesaikan masalah ini.
"Harusnya pemerintah harus bisa segera menengahi masalah ini. Apalagi, kan ini (Jasa Marga) BUMN, jadi pemerintah harus hadir di situ," tegasnya di Jakarta.
Dia mengatakan, aksi demonstrasi ini seharusnya tidak terjadi. Sebab, dipastikan tidak hanya menggangu kepentingan dunia usaha, tetapi seluruh lapisan masyarakat khususnya pengguna jasa jalan tol.
Apalagi, jika dibiarkan berlarut-larut pada akhirnya akan merugikan negara. "Jadi, menurut saya, seharusnya Jasa Marga bisa melakukan mediasi, jangan sampai ada turun demo. Itu, karena nanti yang rugi negara, ini karena logistiknya tidak jalan, tentu pemasukan pajak pastikan turun," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek, Kementerian Ketenagakerjaan, Ruslan Irianto Simbolon memastikan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi guna menyelesaikan permasalahan ini.
Komitmen Jasa Marga untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan solusi yang terbaik bagi kedua pihak, juga sudah ditegaskan pemerintah. Terlebih lagi, perusahaan pelat merah tersebut memiliki misi khusus dalam rangka memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi.
Pemerintah, menurutnya, mengedepankan jalur mediasi untuk mencari solusi yang terbaik. Pihak pekerja diimbau untuk mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga pada akhirnya tidak dirugikan.
Karena itu, lanjut dia, proses hukum akan tetap di lakukan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan.
"Pada prinsipnya perundingan kedua belah pihak yang diutamakan. Kalau keduanya berunding dengan baik, hibungan idusterialnya akan harmonis. Daripada nanti masuk ke ranah hukum," tegasnya kepada VIVA.co.id.
***
Presiden SK JLJ, Mirah Sumirat dalam keterangannya, juga menegaskan para petugas tidak hanya akan melakukan aksi mogok, operasional jalan tol lingkar luar pun akan dipastikan tidak bisa berfungsi dengan normal.
"Dengan aksi ini, kami akan menutup seluruh pintu tol Jabodetabek. Kami lock, kami akan kunci pintu tol. Saya pengen tahu seberapa kuatnya manajemen PT Jasa Marga," kata dia.
Rencananya akan ada 14 pintu tol yang akan ditutup, yaitu, Pondok Ranji, Pondok Pinang, Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, TMII, Setu, Jati Asih, Jati Warna, Bintara, Cikunir, dan Cakung Barat.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto berharap, aksi mogok itu hanya sekedar isapan jempol semata. Sebab, apabila ada penutupan ruas jalan tol, arus transportasi logistik tiap perusahaan akan terganggu.
"Jangan dong. Harus bisa lancar. Jangan sampai, urat nadi transportasi logistik ini terganggu. Logistik itu penting untuk perekonomian," ujar Suryo di Jakarta.
Suryo mengungkapkan, struktur pembiayaan distribusi logistik saat ini berkontribusi hingga 15 persen dari biaya produksi perusahaan. Apabila terhambat, potensi peningkatan produksi akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
"Kalau ditutup, akan lebih dari 15 persen. Ini kan mempengaruhi industri," kata dia.
Dia berharap, kedua pihak segera melakukan perundingan dan ada solusi yang saling menguntungkan, sehingga aksi tersebut urung dilakukan.
Namun, jika tidak bisa dihindari, Suryo menyarankan kepada Jasa Marga menggandeng pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya rencana mogok tersebut.
"Kalau perlu, minta aparat langsung untuk amankan. Masa karena mogok, terus jalan tol ditutup. Tidak benar juga. Kalau mau mogok, jangan begitu caranya," tegasnya.
Ruslan Irianto juga mengungkapkan hal yang sama, semua pihak sudah memiliki pengalaman yang buruk mengenai hal ini. Pada 2011 lalu, ketika para buruh menutup tol Bekasi, kerugian material sangat besar harus ditanggung semua pihak, tidak hanya dunia usaha.
Kerugian immaterial yang harus ditanggung juga tidak bisa dihitung dengan angka. "Ini akan luar biasa dampaknya. Tol kan, alat untuk menggerakkan ekonomi. Kalau transportasi terhenti, berarti tidak ada transaksi. Tidak ada barang yang terjual maupun terbeli, masyarakat bisa rugi semua, kehidupan terganggu," tegasnya.
Dia berharap, proses mediasi antara kedua pihak dapat segera terealisasi. Pemerintah pun akan secepatnya melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait. "Jika memang diperlukan, pemerintah akan mau duduk bersama," tambahnya. (asp)