HUT ke-70, Reformasi TNI Masih Belum Tuntas

VIVA.co.id - Deru mesin jet tempur menggelegar di langit Kota Cilegon, Senin, 5 Oktober 2015. Siang itu, suasana di sekitar Pelabuhan Cilegon, Banten, mencekam.

Masyarakat setempat sangat antusias. Baru kali ini wilayah mereka jadi hajatan besar Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia.

Usianya pun mulai tergolong matang untuk institusi militer, 70 tahun. Maka para petinggi TNI sudah jauh-jauh hari berencana bahwa hajatan besar kali ini harus istimewa.

Maka, di Pelabuhan Cilegon, pagelaran kekuatan TNI pun berlangsung simultan, sekaligus melibatkan tiga matra: darat, laut, dan udara. Tidak hanya baris-berbaris, namun juga ditampilkan peragaan alat-alat tempur TNI yang berlangsung atraktif dan mengundang decak kagum.

Ini terlihat saat dua jet tempur SU-27/30 Sukhoi TNI Angkatan Udara melakukan pertempuran udara (Dogfight) dengan pesawat musuh di sekitar Pelabuhan Cilegon.

Dari arah berbeda, sejumlah jet tempur TNI AU, yakni Hawk 109/209, F-16 Falcon, T-50i Golden Eagle dan SU-27/30 Sukhoi menjatuhkan puluhan ton bom ke sasaran secara bergantian. Target musuh berhasil dilumpuhkan.

Sementara dari aspek laut, sebanyak 53 kapal perang RI (KRI) TNI Angkatan Laut juga melumpuhkan musuh dengan mengarahkan roket ke sasaran. KRI juga meluncurkan roket pemburu kapal selam lawan.

Operasi gabungan dilanjutkan dengan penerjunan empat rubber duck bersama dua tim personel Taifib Marinir dengan pesawat C-130 Hercules Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, serta terjun free fall gabungan Kopasus, Marinir dan Paskhas dengan menggunakan pesawat CN-295 Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma.

Sekelumit demonstrasi pertempuran laut dan udara ini merupakan skenario Operasi Serangan Udara-Laut Strategis yang disuguhkan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Provinsi Banten, Senin, 5 Oktober 2015.

Sekitar 16 ribu pasukan dan ratusan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dilibatkan dalam memperingati hajatan akbar tahunan TNI. [Baca: ]

HUT TNI yang ke-70 ini mengambil bertema 'Bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian'. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi didapuk sebagai komandan upacara.

Presiden Jokowi dalam amanatnya mengatakan bahwa TNI adalah bagian dari rakyat. TNI dilahirkan oleh rakyat dan tumbuh besar bersama rakyat. Bahkan, kata dia, Panglima Besar Jenderal Sudirman menyatakan bahwa hubungan TNI dan rakyat adalah ibarat ikan dan air.

"Ikan tidak akan hidup tanpa air. Rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI," kata Jokowi.

Atas dasar itu, Jokowi mengingatkan TNI untuk menegaskan jati dirinya sebagai tentara rakyat. Sehingga, TNI tidak boleh melupakan rakyat. TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat. TNI tidak boleh berjarak dengan rakyat, serta harus selalu bersama-sama rakyat.

"Hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam  menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara," ujar Presiden.

Menurut Jokowi, hanya bersama-sama rakyat, TNI akan menjadi kekuatan militer yang hebat. Militer yang disegani karena kekuatannya diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. "Selain itu, dalam darah TNI juga mengalir jati diri sebagi tentara pejuang," ucap Jokowi.

Sebagai tentara pejuang, Jokowi menekankan TNI harus memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. TNI juga harus mampu menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman.

"TNI harus mampu menghadapi para penjajah sumber daya laut dan perikanan kita. TNI harus mampu menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan kita," ujar dia. [Baca: ]

Milik Semua Golongan

Presiden Jowi juga mengungkap bahwa tantangan terberat TNI saat ini adalah menjaga kemajemukan bangsa. Karena itu, TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama dan golongan.

Bagi Jokowi, TNI hanya satu dan berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, serta menjaga kebhineka tunggal ika-an.

"Hanya dengan itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid," kata Jokowi. [Baca: ]

Dia mengatakan, saat ini bangsa Indonesia bukan hanya menghadapi tantangan di bidang politik, keamanan dan ekonomi, namun juga menghadapi tantangan dalam mengelola kemajemukan. Kata Jokowi, kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang maha dasyat jika mampu menjaganya dengan baik.

"Banyak bangsa yang harus menghadapi takdir sejarah, terpecah-belah, tercerai-berai karena tidak mampu menjaga kemajemukan. Ini tidak boleh terjadi di Bumi Pertiwi kita," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI itu meminta agar keragaman dan perbedaan tidak menjadi sumber konflik. Kemajemukan seharusnya semakin melengkapi atas kekurangan dan kelebihannya masing-masing. "Sehingga keragaman justru menjadi perekat bangsa, menjadi energi kolektif mencapai kemajuan bangsa," imbuhnya.
 
Sementara itu, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Senin, 5 Oktober 2015, juga mengingatkan TNI untuk tetap netral dalam politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan politik kekuasaan. "Ingat, TNI milik semua golongan," kata SBY mengingatkan.

SBY mengatakan, militer harus menghormati otoritas sipil. Sebaliknya pemimpin sipil termasuk Presiden harus pula hormati otoritas militer.  "Jangan saling mengintervensi," pesan SBY.

SBY menambahkan, reformasi TNI gelombang pertama telah dilakukan. Namun, transformasi menuju tentara yang kuat, modern dan dicintai rakyat harus tetap berlanjut. TNI selalu berada di barisan terdepan dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta menghalau dan melumpuhkan ancaman terhadap negara.

"Dirgahayu TNI-ku, TNI-nya rakyat Indonesia. Selamat bertugas. Pengabdian, pengorbanan dan jasamu besar. Salam untuk prajurit dan keluarga," tutur SBY.

Mereformasi Diri

Di usia ke-70 tahun ini, TNI telah mengalami pasang surut menjadi bagian dari berbagai rezim pemerintahan. Di zaman Orde Baru, TNI justru berubah menjadi kekuatan politik rezim pemerintah saat itu, tapi ketika reformasi bergulir, TNI dengan cepat mereformasi dirinya.

"Bahkan, mungkin TNI-lah sebagai lembaga yang paling reformis saat ini," kata Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanudin melalui pesan elektronik yang diterima VIVA.co.id.

Berdasarkan UU TNI No 34 Tahun 2004, TNI telah menempatkan jati dirinya sebagai tentara nasional, tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional yang tidak berbisnis dan tidak terlibat dalam politik praktis .

"Kita perlu apresiasi juga, sekarang ini TNI juga terbuka terhadap kritik publik. Dalam lima tahun terakhir ini, TNI juga telah menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh negara-negara lain," ucapnya. []

Kendati begitu, Hasanudin menekankan penyempurnaan reformasi di internal TNI. Diantaranya sebagaimana amanat UU TNI Nomor 34/2004 Pasal 64 ayat 2, yang  menyatakan prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang.

"Saya kira ini pekerjaan rumah pemerintah dan DPR ke depan, memantapkan reformasi di tubuh TNI. Saya yakin TNI akan ikhlas demi kepentingan bangsa dan negara," ujar politikus PDIP ini.

Purnawirawan jenderal bintang dua ini menambahkan, dengan segala kelebihan dan kekurangan, TNI tetap harus diacungi jempol. Di mana pekerjaan rumah harus tetap diselesaikan untuk menjadikan TNI lebih baik.

"Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun, semoga TNI tetap tegak dan tegar sebagai benteng NKRI. 70 tahun bukan masa yang pendek dan TNI telah mengalami pasang surut dalam menjaga jati dirinya. Dirgahayu TNI," tuturnya.

Penilaian serupa juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu memuji pencapaian TNI di hari jadinya yang ke-70. Ahok menilai TNI sebagai lembaga yang paling berhasil mereformasi diri di era reformasi ini.

Paska Indonesia lepas dari kekuasaan rezim orde baru, TNI berani meninggalkan segala macam bisnis serta tidak campur tangan dalam politik praktis. TNI menjadi lembaga penyeimbang, mengawal kedaulatan sipil dalam sistem negara demokrasi yang dianut Indonesia.

"Harus kita akui bahwa kalau kita bicara reformasi, lembaga yang paling berhasil mereformasi diri adalah TNI hingga saat ini," kata Ahok usai menjadi Inspektur dalam Upacara Peringatan ke-70 Hari Ulang Tahun TNI di Lapangan Jayakarta, Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin, 5 Oktober 2015.

Ahok mengatakan hal tersebut merupakan puncak dari upaya TNI untuk 'manunggal' atau bersatu dengan rakyat. TNI, tidak seperti militer di beberapa negara, tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan negara. TNI justru bekerja menjamin kedaulatan tertinggi negara tetap berada di tangan rakyat.

"TNI betul-betul menaklukkan dirinya untuk NKRI di bawah supremasi masyarakat sipil di mana mereka diberi mandat," ujar Ahok.

Tantangan Berat

Namun di tengah pencapaian yang telah diraih TNI di usianya yang ke-70. Masih banyak tugas berat yang harus diselesaikan TNI. Ketua Komisi I PR RI, Mahfudz Siddiq, menyebutkan setidaknya lima tantangan yang akan dihadapi TNI di masa mendatang.

"Pertama adalah meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan," kata Mahfudz di gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2015.

Kedua, adalah maraknya kejahatan lintas negara non-tradisional. Seperti kejahatan terorisme, kejahatan cyber dan separatisme internasional. Tantangan ketiga adalah pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya yang menggunakan metode proxy war.

Kemudian, tantangan keempat bagi TNI adalah membesarnya potensi bencana alam akibat dampak persoalan lingkungan.

Kelima, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu  menyebut tantangan yang juga menjadi prioritas TNI adalah mengamankan kebijakan Pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan. Agar TNI mampu mengahadapi itu semua, negara wajib memperkuat TNI diantaranya dengan memperjelas kebijakan dan anggaran," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, menyatakan pengembangan TNI ke depan harus memperhatikan dan tetap dalam koridor grand strategy pertahanan Indonesia yang termuat dalam buku putih pertahanan. "Apakah pengembangan dan penguatan TNI sudah sesuai dengan buku putih atau belum?," katanya.

Menurut Zainuddin, buku putih pertahanan merupakan bentuk kesadaran bahwa Indonesia sebagai bangsa besar dengan kondisi geopolitik dan geostrategis yang signifikan di lingkungan internasional. Karena itu, kesadaran itu harus terus ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas pertahanan, salah satunya dengan pembentukan postur anggaran ideal TNI.

"Satu contoh saja, kalau kita lihat aspek anggaran, proporsi anggaran TNI dari APBN masih belum ideal. Anggaran TNI lebih banyak untuk belanja rutin serta gaji prajurit. Modernisasi Alutsista sejak 2010 baru separuh dari kebutuhan minimum essential force. Sementara eskalasi potensi ancaman terus berkembang dinamis," ujar Zainuddin

Untuk konteks ini, Indonesia masih tertinggal dengan kekuatan negara lain yang mengalami pertumbuhan militer signifikan di Asia-Pasifik, seperti Jepang, China, AS, dan India. Karena itu, buku putih pertahanan RI harus menjadi panduan bersama dalam pengembangan kekuatan TNI, termasuk politik anggaran di dalamnya.

Zainuddin yang juga politisi PKS ini mengingatkan TNI lahir dari rakyat. Konsep pertahanan semesta harus merupakan konsep manunggal TNI dan rakyat.

"Oleh karena itu, TNI harus menjadi teladan dalam banyak aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga memudahkan mobilisasi umum suatu saat nanti ketika pertahanan semesta perlu diwujudkan karena keadaan darurat," tegas dia. [Baca: ]

(ren)