Mimpi Besar di Balik Perombakan Kabinet

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo resmi melantik lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri dalam jajaran kabinetnya. Ini perombakan pertama yang dilakukan Jokowi usai mengumumkan 30 menteri dan empat menteri koordinator yang dinamai Kabinet Kerja pada akhir Oktober 2014.

yang dibacakan di Istana Negara pada Rabu 12 Agustus 2015 itu, Jokowi memberhentikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, dan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil.

Lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, juga diberhentikan.

Selanjutnya, dalam keputusan itu, Presiden mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Darmin Nasution sebagai menteri Koordinator Perekonomian, serta Rizal Ramli sebagai menteri Koordinator Kemaritiman.

Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bappenas dan Thomas Trikasih Lembong sebagai menteri Perdagangan. Sementara itu, untuk Sekretaris Kabinet ditempati oleh Pramono Anung.

Sejatinya, isu perombakan kabinet sudah bergaung sejak beberapa bulan ke belakang dan menjadi sorotan publik. Beragam argumentasi mulai dari relawan Jokowi hingga ke kritik tajam dari sejumlah kalangan, sudah meluncur sejak lama. Namun, memang belum membuat Jokowi bergeming.

Hingga akhirnya tiba di penghujung Juni 2015, saat mengumbar ada sosok menteri yang kedapatan "menghina" Presiden di belakang meja. Perombakan kabinet pun kemudian seolah didorong harus jadi dan disegerakan.

Sejak itu, komunikasi intensif tentang perombakan kabinet atau reshuffle pun mulai bergulir intensif. Jokowi pun mulai mengumpulkan sejumlah referensi pertimbangan dari mulai , Dewan Pertimbangan Presiden hingga ke sejumlah ahli ekonomi.

Baca Juga:


Ekonomi Indonesia Melemah
Keputusan Jokowi "bongkar ulang" kabinet pemerintahnya diakui sebagai bentuk langkah percepatan kerja. Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, terdapat satu dasar kuat perombakan ini, yakni masalah ekonomi.

"Ada dinamika tingkat global maupun nasional, terutama sekali dalam dinamika ekonomi yang membutuhkan respons yang sangat cepat dari pemerintah," kata Pratikno di Istana Kepresidenan.

Baca Juga:

Awal Juli lalu, saat Presiden Joko Widodo mengundang belasan ekonom ke Istana Kepresidenan, melorotnya kondisi perekonomian Indonesia memang sudah menjadi fokus pembahasan.

Ini diakui oleh Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono. "Kepercayaan pasar rendah pada kabinet atau ekspektasinya tak tercapai," kata Tony.

Harus diakui, ekonomi Indonesia memang melemah, meski pemerintahan dalam kondisi baru. Rupiah anjlok, pertumbuhan ekonomi melambat hingga kisaran 4,71 persen pada kuartal pertama 2015.

Angka pengangguran bertambah menjadi 7,45 juta hingga ke serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berjalan lamban.

Kondisi ini pun diperburuk dengan jeleknya komunikasi antarlembaga pemerintahan. Akibatnya, persepsi investor terhadap Indonesia pun ikut terseret ke arah negatif.

Baca Juga:

Sebab itu, wajar saja bila kemudian desakan perombakan kabinet khususnya di sektor perekonomian semakin menguat. Apalagi, sejak awal dilantik, Jokowi sudah telanjur menjanjikan akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi kita 4,7 persen, harus bangkit lagi, dan stabilitas ekonomi kita bisa terjaga," kata Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Adiningsih.

Baca Juga:


Bukan Konsolidasi Politik
Di bagian lain, usai penempatan enam pejabat baru dalam Kabinet Kerja tahun ini, Presiden Joko Widodo, wajib memastikan bahwa perombakan kabinet ini bukanlah bentuk lain dari konsolidasi politik. Namun, memang murni untuk perbaikan kondisi ekonomi.

Pekerjaan rumah besar yang diemban sejumlah nama dan posisi baru yang diberikan kepada menteri yang ditunjuk Jokowi begitu dinanti oleh rakyat.

Baca Juga:

"(Mereka) orang yang sudah punya pengalaman dan mempunyai background yang pernah menjadikan Indonesia lebih baik," ujar Setya.

Belum Menjamin
Meski begitu, komposisi baru ini tetap mendapat kritikan. Sebab, diyakini, dari beberapa figur dan posisi yang kini dirombak oleh Presiden dianggap belum mampu menjawab permasalahan.

Kritik ini dilontarkan terbuka oleh . Politisi Gerindra ini beranggapan bahwa perombakan itu tanggung dan mengindikasikan nuansa politik tertentu.

"Kriterianya tanggung, juga tidak berani dengan melihat suatu reshuffle yang dianggap parpol penguasa atau pendukung Presiden dan Wapres," kata Fadli.

Baca Juga:

Pria berkacamata ini bahkan mengaku telah memiliki kriteria bagi para menteri yang idealnya layak untuk diganti. Misalnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

"Mudah-mudahan, ya, kalau dari nama-nama yang mengganti cukup menjanjikan. Tapi, mereka lebih banyak di posisi menko dan tidak terlalu banyak bisa menolong," ujarnya.

Apalagi, pada situasi sekarang, devaluasi yuan dan nilai tukar rupiah semakin melemah. "Tidak ada strategi dari pemerintah, seperti yang saya sampaikan kepada Presiden beberapa waktu lalu," kata Fadli.